UU Cipta Kerja Kian Permudah Tenaga Kerja Asing Bekerja di Indonesia, Berikut Ini Perubahanya

Pada Senin (2/11/2020) Presiden Joko Widodo resmi menandatangani draf Undang-Undang Cipta Kerja.

Editor: Ady Sucipto
pekanbaru.tribunnews.com
Ilustrasi Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pada Senin (2/11/2020) Presiden Joko Widodo resmi menandatangani draf Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan penandatangan aturan sapu jagat itu, UU Cipta Kerja dinyatakan resmi berlaku di Indonesia, termasuk yang mengatur ketenegakerjaan. 

Presiden Joko Widodo telah menandatangani draf Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020).

Dengan demikian, aturan sapu jagat ini mulai resmi berlaku di Indonesia, termasuk yang mengatur ketenagakerjaan.

Baca juga: UU Cipta Kerja Resmi Diteken Jokowi, Serikat Buruh Ini Sampaikan 5 Pernyataan Sikap ke MK

Baca juga: Buruh Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK, Soroti Rezim Upah Murah hingga Outsourcing

Baca juga: Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Tenaga Kerja Asing Bakal Dipermudah Kerja di Indonesia?

Saat masih berbentuk rancangan UU, sejumlah polemik muncul karena UU Cipta Kerja dianggap hanya menguntungkan pihak korporasi.

Salah satu kekhawatiran mengenai kehadiran UU Cipta Kerja adalah beleid yang memudahkan tenaga kerja asing untuk beroperasi dan bekerja di Indonesia.

Apakah kekhawatiran itu punya dasar?

Tentu saja, perlu dilihat aturan mengenai TKA dalam UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, aturan mengenai penggunaan TKA diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 49 UU Ketenagakerjaan.

Dalam UU Cipta Kerja, aturan ini diubah dalam Pasal 81 poin 4 hingga.

Terlihat sejumlah perubahan yang membuat penggunaan TKA di Indonesia semakin mudah.

Berikut paparannya.

1. Izin dipermudah

Dalam UU Ketenagakerjaan, TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat terkait.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved