Breaking News:

Demo AWK

MDA Provinsi Bali Nyatakan Sikap Dukung Aspirasi dan Perjuangan Krama Bali

MDA Provinsi Bali Nyatakan Sikap Dukung Aspirasi dan Perjuangan Krama Bali, Larang Hare Krisna dan Surati BK DPD RI

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Istimewa
Foto : Bendesa Agung MDA Provinsi Balu Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali telah menyampaikan pernyataan sikap terkait aksi unjuk rasa yang digelorakan komponen masyarakat Bali.

Setelah mendengar, menyimak dan mencermati aspirasi, situasi dan kondisi yang disampaikan oleh komponen masyarakat Bali, sedikitnya ada 7 poin yang tertuang dalam pernyataan sikap tertulis, pada Selasa, 3 November 2020.

Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, menyatakan sikap mendukung penuh dan membela aspirasi Krama Adat Bali.

"Mendukung penuh dan siap membela aspirasi dan seluruh perjuangan Krama Adat Bali, terhadap masalah-masalah krusial yang telah disampaikan," terang Bendesa Agung.

Baca juga: 3 Zodiak Ini Keras Kepala dan Tidak Bisa Diajak Berdiskusi, Mereka Sering Memaksa

Baca juga: Rocky Gerung Dikeroyok Jubir Jokowi dan Kapitra Ampera di ILC Akibat Tuduh Pemerintah

Baca juga: Seorang Pria Mengalami Kecelakaan di Sanur, Sempat Tak Sadarkan Diri

MDA menyatakan telah melarang seluruh aktivitas Hare Krishna termasuk di dalamnya Lembaga Pendidikan milik Hare Krishna atau Lembaga Pendidikan yang nyata-nyata mengembangkan ajaran Hare Krishna di Wewidangan Desa Adat Bali.

Sementara itu, terkait ucapan yang disampaikan Anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna, MDA menduga kuat hal itu sebagai tindakan pelecehan, penghinaan, dan penistaan agama Hindu di Bali.

"Ada dugaan sangat kuat telah melecehkan, menghina dan menista agama Hindu di Bali," jelasnya.

MDA juga sangat menyesalkan dan sangat tidak mentolerir terhadap pernyataan AWK tentang seks bebas diperbolehkan asal memakai kondom.

"Seks bebas diperbolehkan asal memakai kondom, bertentangan dengan ajaran semua agama, tidak terkecuali agama Hindu," sebutnya.

MDA menegaskan, tidak akan memediasi atau menyediakan diri sebagai mediator terhadap masalah-masalah krusial yang sangat diduga adalah menjadi ranah pidana.

"MDA mendorong agar proses hukum dan penegakan hukum dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana mestinya," tegas Bendesa Agung.

Bahkan dalam waktu segera, MDA bakal bersurat kepada Badan Kehormatan DPD RI di Jakarta agar hal ini menjadi perhatian khusus.

"Agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan sebagaimana mestinya terhadap perilaku AWK, yang sangat tidak patut, sesuai dengan kode etik DPD RI," paparnya.

Terakhir, MDA Bali meminta kepada seluruh Desa Adat di Bali dan Krama Adat se-Bali untuk selalu bersatu padu di dalam usaha perjuangan, membela adat, agama, tradisi, seni budaya, dan semua kearifan lokal Bali. (*).

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved