Pilkada Serentak

Saksi Paslon Pilkada di Bali Tak Dapat Fasilitas Rapid Test dari KPU, Ini Tanggapan Pengurus Parpol

“PDIP kan mengikuti aturan dari Komisi Pemilihan Umum, jika tidak melaksanakan kami akan melaksanakan secara mandiri,” katanya Kamis

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi rapid test Covid-19. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  – Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan bahwa pihaknya berharap Partai Politik (parpol) pengusung calon dan Pasangan Calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) untuk menyiapkan rapid test serupa bagi para calon saksinya.

Pasalnya, pihaknya secara regulasi tidak menyediakan hal tersebut.

Pun begitu, walaupun tidak ada kewajiban bagi para paslon untuk menyediakan rapid test bagi para calon saksinya, pihaknya meminta kesadaran bagi para parpol dan paslon untuk menyediakan hal tersebut.

“Itu aturannya gak ada, tapi sebaiknya iya,” paparnya, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Gelar Rapid Test Massal Bagi Calon KPPS, KPU Bali Ungkap Hasilnya 7 Persen Reaktif

Baca juga: Mobil Berpenumpang Tujuh Orang Terperosok ke Jurang di Busungbiu Buleleng, Satu Orang Tewas di TKP

Baca juga: YouTube Down Tadi Pagi, Berikut Ini Dampak di Indonesia dan Klarifikasi dari YouTube

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Badan Saksi dan Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDIP Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack mengaku menghargai adanya aturan dari KPU terkait tidak difasilitasinya saksi paslon untuk rapid test.

Bahkan, pihaknya akan melakukan rapid tersebut secara mandiri.

“PDIP kan mengikuti aturan dari Komisi Pemilihan Umum, jika tidak melaksanakan kami akan melaksanakan secara mandiri,” katanya Kamis (12/11/2020).

Apalagi, dirinya menyebut bahwa keselamatan dan kesehatan bagi pemilih di masa pandemi Covid-19 merupakan hal yang utama bagi pihaknya di PDIP.

“Karena keselamatan pemilih itu tanggung jawab kami sebagai partai,” ujarnya.

Untuk itu, pria yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapid test tersebut minimal 14 hari sebelum pencoblosan.

Total, Dewa Jack menyebut bahwa pihaknya akan me-rapid test saksi dan regu penggerak pemilih (guraklih) sejumlah 28 ribu orang lebih di enam Pilkada nanti.

“Ya pasti sebelum penugasan. Kan berlaku 14 hari suratnya,” paparnya.

Mengenai apabila ada saksi atau guraklih yang terbukti reaktif, Dewa Jack menyebut pihaknya akan segera menggantinya.

“Kan bisa melaporkan ke penyelengara pemilu, mandatnya bisa ganti,” paparnya.

Baca juga: Ramalan Zodiak Karier 13 November 2020, Leo Segera Lunasi Utang, Pisces Jangan Menumpuk Pekerjaan

Baca juga: Italia Vs Estonia, Azzurri Menang Telak 4-0 dan Jaga Rekor Tak Terkalahkan pada 20 Laga

Baca juga: Gojek Gelar Kreasi Pewarta Anak Bangsa (KPAB) 2020, Berikut Daftar Pemenang

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry mengatakan bahwa pihaknya akan membahas dan berkonsultasi dengan paslon terkait hal tersebut.

Pasalnya, untuk saksi yang akan diterjunkan di Pilkada sendiri, ia merinci bahwa jumlah TPS di enam wilayah yang akan menggelar Pilkada itu berjumlah 5.649 TPS di 493, jumlah saksi di berbagai tingkatan yang disiapkan sendiri yang dikerahkan persisnya sebanyak 10 ribuan orang.

“Ya nanti kita bahas lebih lanjut, konsultasi dulu,” singkatnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved