Terkait Perbekel Petang Ikut Politik Praktis, Pjs Bupati Mengaku Belum Terima Laporan

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung sebelumnya sudah memproses Perbekel Petang yang diduga ikut berpolitik praktis pada Pilkada Badung tahun 2020.

Namun karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pada UU NO. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Pilkada, kasus itu pun diserahkan ke Pemkab Badung.

Penyerahan kasus itu ke pemkab Badung lantaran terjadi pelanggaran sesuai Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam hal itu ada larangan kepala desa ikut serta atau hadir dalam kampanye.

Baca juga: Kronologi WNA Argentina yang Tewas Mengambang di Air Terjun Cemara Buleleng

Baca juga: Kasus Ledakan Beirut Terungkap Dalam Laporan Badan Intelijen Lebanon setebal 350 Halaman

Baca juga: BREAKING NEWS - WNA Asal Argentina Ditemukan Tewas Mengambang di Air Terjun Cemara Buleleng

Laporan kasus itu pun sejatinya sudah diserahkan ke Pemkab Badung  yang diterima langsung oleh staf di bagian Umum Setda Badung pada Senin (9/11/2020)  pukul 12.40 Wita.

Pada surat tersebut, langsung ditujukan kepada Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Badung.

Namun sampai saat ini, Pemkab Badung melalui Pjs Bupati Badung I Ketut Lihadnyana mengaku belum mengetahui hal tersebut.

“Saya tidak mengetahui semua itu,” ujarnya saat ditemui usai sidang paripurna, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: AAUI Cabang Denpasar Turut Berpartisipasi Cegah Penyebaran Covid-19, Serahkan Wastafel Portable

Baca juga: Kembalikan Kondisi Fisik Pasien, Kasih Ibu Hospital Hadirkan Program Physiotherapy Post Covid-19

Baca juga: Pedagang Pasar Sukawati Mengeluh Sepi Pembeli, Kadis : Bukan Karena Lokasi Tapi Karena Pandemi 

Pihaknya mengatakan sampai saat ini dirinya mengakui belum menerima hasil penanganan Bawaslu ke Pemkab Badung.

“Mungkin masih dikaji di Bawaslu dulu, sama dengan ASN kan ke ASN dilaporkan. Nah kalau ini kan harus dikaji dulu di Bawaslu,” jelasnya.