Pilkada Serentak

Terkait Perbekel Petang Ikut Politik Praktis, Pjs Bupati Mengaku Belum Terima Laporan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung sebelumnya sudah memproses Perbekel Petang yang diduga ikut berpolitik praktis pada Pilkada Badung

Istimewa/Bawaslu Badung
Bawaslu Badung saat menyerahkan dokumen pelanggaran prebekel Petang, di bagian umum Setdan Badung, Senin (9/11/2020) 

“Coba saya cek dulu iya. Kalau ASN saya tau ada teguran ringan dari Bawaslu, namun untuk prebekel saya belum mengetahuinya,” ujarnya singkat.

Diberikan sebelumnya, Bawaslu Badung memproses Perbekel Desa Petang Wayan Suryantara yang diduga mengikuti politik praktis.

Proses pemeriksaan perbekel Petang sendiri bermula dari adanya informasi bahwa Suryantara kerap membagikan kegiatan Pasangan Calon (Paslon) di akun media sosialnya.

Selain itu juga ikut pada kegiatan yang dilaksanakan paslon.

Hal itu pun ditegaskan Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Bawaslu Badung Pande Made Yuliartha, S.H.

Dikatakan,  kali ini Bawaslu menemukan adanya pelanggaran yang termuat pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang Desa.

“Iya, memang kami sempat meminta keterangan kepada perbekel Petang. Lantaran diduga mengikuti politik praktis,” ujarnya.

 Pihaknya mengatakan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa itu ada larangan kepala desa ikut serta atau hadir dalam kampanye.

“Semua ini sudah jelas perbekel hadir saat kampanye walaupun tidak ada ngomong. Namun itu kan sudah masuk keterlibatan, atau melibatkan dirinya pada kampanye,” jelasnya.

Sementara, Perbekel Petang Wayan Suryantara juga  membenarkan telah memberikan klarifikasi ke Bawaslu Badung terkait dugaan terlibat politik praktis.

“Kami sampaikan bila saya secara pribadi memang sering ke rumah Bapak Bupati. Tapi saat momentum kampanye saya tidak ikut. Saya kebetulan lewat untuk mencari teman saya,” katanya.

Dia mengaku sangat paham dengan adanya larangan seorang perbekel terlibat politik praktis dan itu telah dijalankan selama ini.

“Memang tidak boleh ikut politik praktis. Sebagai perbekel kami telah mengikuti aturan itu,” akunya. “Semua sudah saya jelaskan kepada Bawaslu,” imbuh Suryantara. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved