Breaking News:

Corona di Indonesia

Mendagri Keluarkan Instruksi Penegakan Prokes Covid-19, Kepala Daerah Melanggar Bisa Diberhentikan

"Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini, dan seolah tidak mampu menanganinya."

Editor: Wema Satya Dinata
Istimewa
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 

TRIBUN-BALI.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan (prokes).

"Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini, dan seolah tidak mampu menanganinya."

"Maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes."

"Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) Covid-19."

Baca juga: Jumlah Petugas KPPS yang Reaktif di Denpasar Bertambah 106 Orang

Baca juga: 50 Persen Dana BOS Bisa untuk Gaji Guru Honor, Tahun Depan Gaji Guru Kontrak Jadi Rp 60 Ribu per Jam

Baca juga: Parpol Minta KPU Gerak Cepat Segera Ganti KPPS yang Reaktif, Keselamatan dan Kesehatan Paling Utama

"Dan mengutamakan keselamatan rakyat," ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (18/11/2020).

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan instruksi Mendagri tersebut akan dibagikan kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air.

Dia juga menyinggung terdapat sanksi pemberhentian kepala daerah jika melanggar ketentuan yang berlaku, atau tidak mengindahkan instruksi tersebut.

Pun demikian, dengan menaati segala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU."

"Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian."

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved