Aturan Pungutan Desa Adat Kepada Pendatang Jadi Pekerjaan Rumah Kapolda Bali, Ini Saran Kriminolog

Aturan pungutan yang dilakukan oleh Desa Adat di Bali kepada para pendatang perlu kembali dibahas bersama oleh penegak hukum

ist/net
ilustrasi pungutan 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Aturan pungutan yang dilakukan oleh Desa Adat di Bali kepada para pendatang perlu kembali dibahas bersama oleh penegak hukum dan pihak Desa Adat di Bali

Hal inilah yang sekiranya juga menjadi pekerjaan rumah Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra usai resmi menjabat sebagai Kapolda Bali.  

Seperti disampaikan oleh Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Prof. Rai Setiabudhi kepada Tribun Bali, Minggu (22/11/2020).

"Masalah pungutan liar Desa Adat juga masih menimbulkan perdebatan karena secara normatif tidak boleh pungli," kata Prof. Rai.

Baca juga: Celurit Itu Masih Tertancap di Dada, Sugeng Dibunuh oleh Mantan Suami dari Istrinya Saat Tidur Lelap

Baca juga: Cristiano Ronaldo Top Skor Liga Italia, Son Heung-min di Liga Inggris dan Oyarzabal di Liga Spanyol

Baca juga: Ini 5 Tips Mencerahkan Area Selangkangan yang Gelap, Apa Saja Itu?

Sehingga, kata Porf. Rai, dibawah pimpinan Irje Pol Putu Jayan, ke depan perlu dicari bentuk aturan yang bisa melegalkan pungutan tetapi berupa dana punia.

"Tidak boleh memaksakan dengan jumlah tertentu tetapi secara sukarela, perlu ada bentuk hukum yang konkret," ujarnya

"Perlu ada komunikasi Desa Adat dengan penegak hukum membuat suatu role model kebijakan yang lebih melegalkan," imbuhnya.

Prof. Rai telah mengamati dan tak menampik bahwa Desa Adat membutuhkan dana dalam rangka perawatan karena banyak upacara di Bali.

"Supaya Bali tetep Metaksu perlu dana itu, sehingga memungut kepada para pendatang, tapi bentuknya harus berupa dana punia tidak boleh dilakukan secara memaksa, tapi secara sukarela. Jadi perlu satu bentuk hukum yang lebih legal. Sebetulnya secara normatif tidak boleh, karena memenuhi syarat pungli," jelasnya.

Dalam hal ini, pihak aparat penegak hukum dan Desa Adat perlu duduk bersama membahas dan membuat kebijakan hukum sebagai solusi terkait hal ini.

"Perlu duduk bersama penegak hukum dan Desa Adat untuk membuat regulasi mencari kebijakan hukum jalan keluar supaya Desa Adat enak, penegak hukum enak. Tidak main kucing-kucingan, sekarang ini kan kelihatan kucing-kucingan, karena merugikan bagi penduduk pendatang, merasa cukup ditekan jadi menurut saya tidak boleh ada tekanan, harus sukarela dan tidak mematok nominal, silakan kerelaan, apalagi untuk Yang Maha Kuasa, sebetulnya tidak boleh, agama tidak membenarkan seperti itu," jabar Prof Rai.

"Di Bali ada istilah dana punia secara sukarela, yang mungut harus orang-orang yang berintegritas baik, tidak boleh ada ancaman-ancaman, kalau sampai ada ancaman itu penyimpangan, arahnya ke jalur hukum," pungkasnya. (*).

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved