Breaking News:

Corona di Bali

Terkait Pembelajaran Tatap Muka, Kadisdikpora Bali: Jangan Malah Menakut-nakuti Orangtua

Untuk ketiga kalinya, telah keluar Surat Keputusan (SKB) 4 Menteri tentang pembelajaran saat pandemi Covid-19, yakni mulai Januari 2021 sekolah tatap

Capture Tribun Bali/Putu Supartika
Kepala Disdikpora Provinsi Bali KN Boy Jayawibawa 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Untuk ketiga kalinya, telah keluar Surat Keputusan (SKB) 4 Menteri tentang pembelajaran saat pandemi Covid-19, yakni mulai Januari 2021 sekolah tatap muka sudah bisa dilaksanakan tanpa memperhatikan zona wilayah.

Dua SKB sebelumnya yakni pertama pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan untuk wilayah zona hijau, selanjutnya direvisi lewat SKB kedua yakni sekolah tatap muka bisa dilakukan untuk zona hijau dan kuning.

Keluarnya SKB yang kedua ini, membuat Disdikpora Bali bersiap-siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka atas saran dari Gubernur Bali.

Baca juga: Selain Jadi Ad Interim Menteri KP, Luhut Pernah Mengisi Sementara 2 Posisi Menteri Ini

Baca juga: Pengendara Motor Tiba-Tiba Terjatuh dari Sepeda Motor di Zebra Cross Traffic Light Imam Bonjol

Baca juga: Mutasi Ditubuh Kejari Badung, Dewa Arya Lanang Jabat Kasi Pidsus Kejari Badung

“Saat diperbolehkan tatap muka di zona hijau dan kuning, Disdikpora Provinsi Bali atas saran Gubernur Bali, kami merencanakan melakukan sekolah tatap muka pada awal September, atau setelah Galungan dan Kuningan. Beberapa sekolah mulai ajukan ke kami,” kata Kepala Disdikpora Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa saat bincang Tribun Bali bertajuk Kapan Mulai Sekolah Tatap Muka di Bali? pada Kamis (26/11/2020) siang.

Namun seminggu menjelang pelaksanaan, tren kasus positif Covid-19 ternyata mengalami peningkatan, sehingga rencana ini pun diurungkan.

Dengan keluarnya SKB 4 Menteri yang ketiga ini, pun menjadi angin segar bagi pelaksanaan pembelajaran tatap muka walaupun tidak diwajibkan.

Baca juga: Disdikpora Karangasem Kaji Rencana Belajar Tatap Muka

Baca juga: Edhy Prabowo Sebut Ini adalah Kecelakaan Ketika Ditetapkan sebagai Tersangka

Baca juga: Promo Indomaret 26 November 2020, Diskon Minyak Goreng, Deterjen hingga Aneka Camilan

“Walaupun ada SKB tersebut, tapi jangan lupa, kami ingatkan kepada Kepala Sekolah, Disdikpora kabupaten kota, bahwa ini tidak diwajibkan. Jangan sampai dipaksakan yang nantinya menimbulkan klaster baru dalam dunia pendidikan,” katanya.

Untuk menindaklanjuti SKB tersebut, nanti akan ada SE dari Gubernur Bali maupun dari Bupati/Walikota.

“Ada juknis atau panduan, satu rombel jumlah siswanya hanya 50 persen atau maksimal dalam satu ruangan 18 orang, tidak boleh lebih untuk SD, SMP, SMA/SMK. Dan untuk TK maksimal 5 orang. Itupun dilaksanakan menggunakan sistem sif,” katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved