Breaking News:

Kepala Ombudsman Bali Harapkan Penyelenggara Pilkada Terapkan Prokes Secara Komprehensif

Jika tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, dia mengkhawatirkan Pilkada justru menimbulkan semakin banyak yang terpapar Covid-19

Editor: DionDBPutra
Tribun Bali/Putu Candra
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab (kanan) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengharapkan penyelenggara Pilkada 2020 di enam kabupaten/kota di Pulau Dewata pada 9 Desember menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara komprehensif.

"Harus komprehensif, mulai dari datangnya pemilih sampai pemilih pulang dari tempat pemungutan suara," kata Umar di Denpasar, Selasa (1/12/2020).

Jika tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, dia mengkhawatirkan Pilkada Serentak 2020 justru dapat menimbulkan semakin banyak masyarakat yang terpapar Covid-19.

Menurut Umar, terkait tingkat kehadiran pemilih pada hari H pencoblosan memang tidak bisa diprediksi karena itu merupakan hak masing-masing individu akan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Baca juga: Komjen Boy Rafli Amar Ungkap Alasan Ali Kalora Bantai Warga Sigi

Baca juga: 4 Zodiak Ini Selalu Ketahuan Saat Naksir Seseorang, Sagitarius Ekspresif, Leo Caper

Baca juga: Hasil Lengkap Undian Piala FA, Arsenal Jumpa Newcastle, Spurs Lawan Marine

"Yang jelas, kami berharap partisipasi pemilih tetap tinggi sebagaimana kondisi normal sebelum ada pandemi, sehingga legitimasi para bupati ataupun wali kota yang terpilih cukup tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Umar berharap KPU dapat terus mendorong semua pihak yang terlibat Pilkada 2020 dapat merangsang pemilih agar tidak ragu menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember.

Sejauh ini pihaknya belum menerima keluhan terkait pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berlangsung, namun potensi terjadinya maladministrasi itu tetap ada.

"Misalnya saja terkait surat suara yang disalahgunakan karena kita semua 'kan menggunakan masker sehingga tidak bisa diidentifikasi dengan detail orang yang datang," ucapnya.

Umar menilai bisa saja ada oknum yang menggunakan kesempatan kondisi ini dengan kembali datang menggunakan surat panggilan memilih milik orang lain.

"Apalagi sudah ada teknologi yang bisa digunakan untuk menghilangkan dengan cepat tinta penanda sudah memilih," katanya.

Umar berharap pelaksana pilkada di lapangan betul-betul cermat terkait siapa yang menggunakan hak pilih, tentu dengan tetap mematuhi syarat-syarat protokol kesehatan.

Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bali akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan dan Bangli dan Karangasem.

Sumber: antaranews.com

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved