Breaking News:

DPR Ingatkan Jangan Anggap Remeh Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Jangan seperti Timor Timur

Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil

Editor: Kambali
ANTARA/Dok. PKS
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Sukamta. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh terkait perkembangan terkini di Papua, yaitu Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (01/12/2020).

"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Menurut dia, perkembangan situasi di Papua tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah karena dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut, perlu dengan pendekatan yang komprehensif.

Baca juga: Ratusan Warga Bakar Rumah Calon Bupati Boven Digoel Papua, Anggota Polisi Luka Terkena Panah

Baca juga: Demo Menuntut Papua Merdeka Berakhir Rusuh, 3 Brimob dan 1 Jurnalis Luka-luka

Dia menilai penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.

Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Baca juga: Saat Patroli TNI Diserang KKB Papua di Nduga, Diduga Kelompok Egianus Kogoya

Baca juga: Kolonel IGN Suriastawa: Panglima TNI Kirim 59 Ekor Babi Untuk Upacara Adat di Papua

Sukamta mengatakan, beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua, itu menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.

Karena itu dia meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.

"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," katanya.

Baca juga: Prada Hengky Hilang di Tembagapura Papua saat Patroli, Bawa Satu Pucuk Senjata SS2 V4  

Baca juga: Prajurit TNI Prada Hengky Hilang saat Patroli di Tembagapura Papua, Begini Kronologinya 

Politisi PKS itu mengatakan, saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan, itu penting namun soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.

Dia menilai pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan juga mutlak dilakukan dan dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.

"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved