Hibah Pariwisata Kedua Segera Cair, Yang Akan Diterima Pemkab Badung Total Rp 948 Miliar

Setelah dana tahap kedua ini cair, pihaknya akan melakukan proses lanjutan terhadap hotel dan restoran yang belum menerima bantuan hibah ini.

NET
Ilustrasi uang 

TRIBUN-BALI.COM - PEMERINTAH Kabupaten Badung telah menetapkan 1.065 hotel dan 345 restoran sebagai penerima hibah pariwisata dari pemerintah pusat.

Besaran hibah yang akan diterima Pemkab Badung sebesar Rp 948 miliar, dimana 70 persennya atau senilai Rp 663 miliar untuk pelaku usaha hotel dan restoran dan sisanya 30 persen digunakan untuk kegiatan Pemkab Badung.

Saat ini, dana hibah pariwisata tahap pertama sudah terealisasi kepada 414 hotel dan restoran dengan nilai dana yang sudah terserap sebanyak Rp 343 miliar.

Selanjutnya tahap kedua akan segera juga cair.

"Kalau dilihat dari persentase pencairan tahap pertama dana hibah pariwisata dari Pusat ke daerah untuk PAGU hotel dan restoran ini sudah terserap," ujar Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Cokorda Raka Darmawan, kemarin.

"Kemudian kami sudah mengajukan permohonan pencairan tahap dua, kemarin (1 Desember) kami langsung ke Jakarta menyelesaikan administrasi untuk proses pencairan tahap kedua ini ke Kemenparekraf dan Kemenkeu. Semua persyaratan sudah terpenuhi tinggal kita menunggu proses pencairannya diperkirakan dua hingga empat hari kedepan," sambung Cok Darmawan.

Setelah dana tahap kedua ini cair, pihaknya akan melakukan proses lanjutan terhadap hotel dan restoran yang belum menerima bantuan hibah ini.

Adapun untuk monitoring dana hibah pariwisata ini dilakukan mulai 1 Desember 2020. "Tim monitoring ini setiap hari turun dibagi delapan kelompok, masing-masing kelompok itu menuntaskan menyelesaikan lima usaha untuk dilakukan monitoring penggunaan dana hibah itu. Mereka melakukan tugas monitoring ini untuk memastikan dana itu sudah diterima oleh mereka dan pemanfaatan dari dana hibah, apakah sudah sesuai dengan RAB yang mereka buat," ungkapnya.

Cok Darmawan berharap semua dana hibah pariwisata itu yang diterima bisa dimanfaatkan untuk kepentingan operasional hotel dan tentunya diharapkan tidak ada penyimpangan.

Jika ada penyimpangan dilakukan, pihaknya selaku leading sektor di pariwisata akan mengingatkan bahwa mereka telah melakukan program kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

"Hanya sebatas mengingatkan mungkin dengan surat juga, tapi kalau itu sampai tidak dilaksanakan jangan disalahkan nanti aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah penertiban," imbuhnya.

Saat ini penerima bantuan dana hibah pariwisata baru hotel dan restoran, pelaku pariwisata sektor lain membutuhkan kucuran bantuan dana karena juga terdampak pandemi Covid-19.

Pihaknya pun menerima aspirasi dan telah menyampaikan aspirasi kepada Kemenparekraf mengenai asosiasi biro perjalanan wisata dan sektor pariwisata lain (di luar hotel dan restoran) menginginkan dana bantuan hibah pariwisata.

"Mereka berharap ada bantuan serupa kepada usaha mereka. Hal ini sudah kami suarakan kepada Kemenparekraf saat kami ke sana memproses pencairan tahap kedua itu," katanya.

"Dari Kemenparekraf juga sedang melakukan kajian untuk di tahun 2021 apakah akan meluncurkan dana hibah seperti ini tidak hanya pada hotel dan restoran tapi akan diperluas lagi kepada pelaku usaha lain. Mudah-mudahan harapan ini dapat terwujud," sambung Cok Darmawan.(zae)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved