Breaking News:

Pilkada Serentak

Masuki Masa Tenang, Bawaslu Bali Bentuk Satgas Anti Money Politics

Bawaslu Bali telah menyiapkan patroli anti money politics di Pilkada 6 kabupaten dan kota pada 9 Desember 2020 mendatang.

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
TRIBUN BALI/RAGIL ARMANDO
Komisioner Bawaslu Bali, Ketut Rudia: Masuki Masa Tenang, Bawaslu Bali Bentuk Satgas Anti Money Politics 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tahapan pencoblosan Pilkada Serentak akan berlangsung dua hari lagi.

Kini, Pilkada tersebut memasuki tahapan masa tenang.

Guna mencegah adanya pergerakan-pergerakan dari paslon atau timsesnya, khususnya terkait politik uang atau money politics, Bawaslu Bali telah menyiapkan patroli anti money politics di Pilkada 6 kabupaten dan kota pada 9 Desember 2020 mendatang.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Bali, Ketut Rudia saat dikonfirmasi Tribun Bali, Minggu (6/12/2020) sore.

Baca juga: Update Penanggulangan Covid-19 di Bali, Positif: 110 Orang, Sembuh: 74 Orang dan Meninggal: 2 Orang

Baca juga: Sebagian Terowongan Peninggalan Zaman Belanda di Proyek Bendungan Tamblang Bakal Ditutup

Baca juga: Mensos Juliari Batubara Ditangkap, Begini Respons Warga Terdampak Covid-19 yang Belum Dapat Bantuan

Ia mengatakan bahwa satgas tersebut dibentuk sebagai bagian dari hasil tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor: 0822/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 dan Surat Edaran Nomor : 0824/ K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Rudia menjelaskan bahwa pihaknya memastikan bahwa dalam masa tenang tidak terjadi pelanggaran pilkada.

"Tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, dalam hal ini larangan dalam melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang, yaitu pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2020," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam masa tenang siapapun baik paslon, timses, atau masyarakat tidak boleh melakukan praktik menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

"Pelaksanaan kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dan Larangan dalam masa tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7, dan 8 Desember Tahun 2020," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved