Breaking News:

Mahfud MD Menilai Mensos Juliari Batubara Bisa Tak Dijerat Hukuman Mati, Ini Sebabnya 

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, saat ini tak ada negara yang dinyatakan dalam keadaan berbahaya.

Kompas.com
Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Bogor 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara jadi tersangka terkait kasus korupsi proyek pengadaan bansos Covid-19.

Untuk itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Namun, ramai diperbincangkan publik jika ancaman hukuman mati bisa dijerat pada seorang koruptor proyek bencana alam sesuai dengan UU Tipikor.

Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 berisi tentang "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Dalam keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal ialah tindak pidana korupsi tersebut dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya atau bencana yang dinyatakan dengan undang-undang yang berlaku.

Syarat dalam undang-undang yang berlaku yang dimaksud ialah:

Baca juga: Video Wawancara Gus Dur Alasan Bubarkan Kemensos Kembali Viral, Sebut Korupsinya Gede-gedean

Baca juga: VIDEO Wawancara Menteri Sosial Juliari Batubara soal Korupsi Kembali Viral, Ini Isi Lengkapnya 

Negara Tidak dalam Keadaan Berbahaya

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, saat ini tak ada negara yang dinyatakan dalam keadaan berbahaya.

Mengalami Bencana Alam Nasional

Mahfud MD menuturkan jika Indonesia sedang tidak mengalami demikian dan Covid-19 tidak termasuk dalam bencana alam.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved