Corona di Bali

Koster Sebut Kebijakan Tes Swab saat Masuk Bali sebagai Persiapan Pembukaan Pariwisata Internasional

kebijakan ini dikeluarkan karena menjadi bagian dari persiapan untuk dibukanya pintu kedatangan wisatawan internasional nantinya.

Dokumentasi Pemprov Bali
Rapat koordinasi persiapan libur Natal 2020 dan tahun baru 2021 dalam tatanan kehidupan Bali era baru yang dipimpin oleh Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Rabu (16/12/2020). Dalam rapat itu nampak dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Husein Sagaf, Sekda atau perwakilan kabupaten/kota se-Bali, pimpinan OPD terkait serta jajaran pemangku kepentingan transportasi darat, laut dan udara di Bali. 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengeluarkan kebijakan yang cukup mengagetkan bagi pelaku pariwisata Bali di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pasalnya, Koster mengeluarkan kebijakan bahwa wisatawan wajib memiliki surat keterangan swab test bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang datang ke Bali melalui udara.

Setelah kebijakan ini turun, dikabarkan banyak calon wisatawan yang awalnya bakal berwisata ke Bali terpaksa membatalkan kunjungannya karena harga swab test dinilai terlalu mahal.

Padahal, pelaku pariwisata sangat berharap bisa menangkap peluang kedatangan wisatawan domestik di akhir tahun 2020 ini.

Baca juga: Juara Liga 1 & AFC Club Licensing Cycle, Skuat Bali United Dipilih Wakili Indonesia di AFC Cup 2021

Baca juga: Pemprov Bali Keluarkan Kebijakan Rapid Test Antigen, Apa Bedanya dengan Rapid Test Antibodi?

Baca juga: Sejumlah Pemain Asing di Indonesia Gabung Tim Luar Negeri,Pelatih Bali United Teco Sebut Alasan Ini

Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan, kebijakan ini dikeluarkan karena menjadi bagian dari persiapan untuk dibukanya pintu kedatangan wisatawan internasional nantinya.

Meskipun hingga saat ini belum ada satu negara pun yang membuka pintu penerbangannya.

“Tapi kita ada proses untuk persiapan. Berwisata dan berkesehatan adalah dua hal yang dua hal yang tidak bisa dibandingkan 'apple to apple'. Namun ada jalan tengah yakni penerapan protokol kesehatan yang ketat,” jelas Koster.

Hal ini Koster katakan di sela-sela rapat koordinasi persiapan libur Natal 2020 dan tahun baru 2021 dalam tatanan kehidupan Bali era Baru di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Rabu (16/12/2020).

 Dalam rapat itu nampak dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Husein Sagaf, Sekda atau perwakilan kabupaten/kota se-Bali, pimpinan OPD terkait serta jajaran pemangku kepentingan transportasi darat, laut dan udara di Bali.

“Kalau kebijakan ini berjalan bagus, akan berdampak pada citra Bali. Bali ini diselamatkan dan dijaga betul oleh pemerintah pusat dengan bantuan serta komitmen. Jadi jangan main-main. Bali ini sorotan dunia. Jangankan kasus Covid-19, jarum jatuh pun jadi perhatian dunia,” katanya mengingatkan.

Koster menegaskan bahwa masalah kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat menjadi prioritas utama jelang masa libur Natal dan tahun baru (Nataru).

 Oleh karena itulah dirinya mewajibkan pelaku perjalanan memasuki Pulau Dewata dengan transportasi udara untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR.

 Kebijakan itu dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Bali tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

SE Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 ini berlaku dari 18 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021 ini mengatur pula bagi pelaku perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan. 

Baca juga: 5 Arti Mimpi Kuda, Waspadalah Jika Mengalami Mimpi Naik Kuda Besar

Baca juga: Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2020,Bupati Giri Prasta Terima 2 Penghargaan dari KPK RI

Baca juga: Wakil KSAD Herman Asaribab Dimakamkan di Papua, Letjen Ali Bogra: Kita Kehilangan Putra Terbaik

“Karena itu prinsipnya jika ingin berwisata harus mengedepankan kesehatan. Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga orang disekelilingnya,” kata Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.

Kebijakan ini cukup mengagetkan bagi berbagai pihak mengingat waktunya yang begitu cukup mepet.

“Arahan pemerintah pusat, tes swab (untuk masuk Bali) dan tidak bisa ditawar. Tidak ada argumentasi, tentu kita harus ikut (arahan pemerintah pusat),” jelasnya.

“Dan pesannya adalah bahwa kita harus betul-betul memproteksi Bali jangan sampai terjadi kenaikan infeksi akibat lonjakan orang yang datang ke Bali. Jangan sampai penanganan kita yang sudah bagus sejauh ini akan ‘rusak’ lagi,” imbuhnya.

Untuk itu, Gubernur Bali mengatakan bahwa berbagai pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama untuk menyikapi masa-masa krusial pada liburan jelang akhir tahun. Sebab diperkirakan bakal terjadi lonjakan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berlibur ke Bali.

Hal ini dikatakan Koster, terutama menyangkut penanganan Covid-19 yang masa pandeminya belum menunjukkan tanda akan segera berakhir.

“Semula saya akan menggunakan aturan yang lama untuk persyaratan orang yang masuk ke Bali. Tetapi dalam arahan bapak Menteri (Menko Marves) tanggal 14 Desember diputuskan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020,” kata Gubernur Koster.

Dirinya menuturkan, Bali sebenarnya secara angka dan statistik sudah jauh keluar dari provinsi lain yang diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.

Namun dalam perjalanannya, Bali tetap dapat prioritas khusus mengingat image-nya sebagai kawasan destinasi wisata dunia.

“Kita mendapat kontrol khusus dari pemerintah pusat. Dan keputusan ini adalah keputusan bersama rapat tingkat nasional bersama pemerintah pusat dan daerah, Menteri dan gubernur se-Indonesia bukan kemauan gubernur Bali saja,” tegasnya.

Koster membeberkan bahwa dari sisi angka kasus pada daerah lain terhitung masih tinggi.

Namun Bali sendiri masuk dalam daerah dengan penanganan yang baik dilihat dari angka kesembuhan yang lebih dari 91 persen lebih.

“Kita nomor satu, lebih tinggi dari DKI Jakarta angka kesembuhannya. Untuk itu kita, provinsi hingga kabupaten harus tegas dan searah dengan instruksi pusat. Bapak Presiden bahkan lebih tegas lagi statement-nya bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Apa artinya? Kita di daerah harus ketat dan tegas untuk menjabarkan,” terang Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

“Pencapaian ini harus kita jaga, dan kalau perlu lebih baik lagi. Untuk itu kebijakan dalam konteks akhir tahun ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra menegaskan pihak kepolisian sangat mendukung kebijakan gubernur Bali untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2021.

“Kita berkomitmen menjaga Bali dari lonjakan kasus Covid-19,” tegasnya.

Kapolda menyebut Polda Bali telah menyiapkan operasi kemanusiaan bertajuk Operasi Lilin Agung 2020 yang mengedepankan pencegahan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyebaran virus Covid-19.

“Deteksi dini dan penegakan hukum juga merupakan bagian dari operasi kita hingga membuat Bali ini aman dan nyaman bagi wisatawan dan masyarakat,” jelasnya.

Operasi ini, dijabarkan Kapolda, melibatkan 1.414 personel yang akan disebar di berbagai kawasan yang berpotensi menimbulkan keramaian termasuk pada sejumlah pintu masuk Bali, seperti pelabuhan dan bandara. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved