Breaking News:

Sponsored Content

Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2020,Bupati Giri Prasta Terima 2 Penghargaan dari KPK RI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 secara fisik dan virtual di Gedung

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Bupati Giri Prasta disaat menerima dua penghargaan oleh KPK RI serangkaian acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020 di Gedung Penunjang KPK, Rabu (16/12/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 secara fisik dan virtual di Gedung Penunjang KPK, Rabu (16/12/2020). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara puncak Hakordia 2020 secara virtual dari Istana Kepresidenan didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Peringatan  Hakordia tahun 2020 dengan tema “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Anti Korupsi" ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada instansi dan lembaga negara dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, sebagai bentuk apresiasi KPK, atas upaya dan usaha yang dilakukan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.

Pada acara tersebut Pemerintah Kabupaten Badung diganjar dua penghargaan oleh KPK RI.

Baca juga: Fadil Sausu Sebut Ada Hikmah Dibalik Penghentian Sementara Liga I, Ini yang Bisa Dilakukan

Baca juga: 15 WBP Lapas Kerobokan Dilayar ke Nusa Kambangan, Tiga Diantaranya Warga Asing

Baca juga: Terkait Vaksinasi Covid-19, Dokter Suteja: IDI Siap Disuntikkan Pertama

Pertama sebagai instansi dengan pengelolaan LHKPN terbaik tahun 2020 dan yang kedua sebagai salah satu dari 34 daerah peraih DID (Dana Insentif Daerah) untuk Capaian Indeks Pencegahan Korupsi.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh KPK RI kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyebutkan, agar pendidikan anti korupsi perlu diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi.

Selain itu, kepala negara juga meminta semua lembaga pemerintah untuk meningkatkan transparansi dengan membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut Jokowi, ini adalah kunci utama.

"Melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved