Breaking News:

Pilkada Serentak

KPU Bali Jelaskan Syarat Gugatan Hasil Pilkada

Komisioner KPU Bali, Gede John Darmawan menjelaskan bahwa aturan untuk gugatan sengketa hasil Pilkada

Penulis: Ragil Armando | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN BALI/I MADE ARDHIANGGA ISMAYA
Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Komisioner KPU Bali, Gede John Darmawan menjelaskan, bahwa aturan untuk gugatan sengketa hasil Pilkada tercantum dalam Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Peraturan ini menurutnya merupakan turunan dari UU terkait, yakni Pilkada.

Ia menjelaskan, bahwa untuk Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota adalah jika Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah.

Lalu, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa - 500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.

Baca juga: Ke Bali Harus Tes PCR Atau Rapid Test Antigen, Wisatawan Merasa Aturan Tidak Konsisten, Ini Sebabnya

Baca juga: Bertambah 21 Kasus Positif Baru di Jembrana

Baca juga: Gagalkan Penalti Cristiano Ronaldo, Kiper Atalanta Bongkar Resepnya

“Jadi di atas 500 ribu 1 persen, di bawah 250 ribu penduduk sampai 500 ribu itu 1 persen. 1,5 persen, untuk Denpasar, Karangasem, Badung itu 1 persen. Kalau Jembrana, Bangli, Tabanan itu 1,5,” ujarnya.

Kemudian, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa -  1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.

Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Bila selisih suara di luar rentang perhitungan di atas, maka dipastikan MK tidak akan menerima permohonan tersebut.

Adapun kecurangan pemilu, diselesaikan lewat jalur non-MK, seperti Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pidana. (*).

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved