Rabu Pon, Reshuffle Kabinet dan Gerindra Tak Ajukan Nama Kadernya

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Sinyal untuk melakukan reshuffle kabinet di Pemerintahan Jokowi kian menguat. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan bahwa Gerindra tidak mengajukan nama kader untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Indonesia Maju. 

Sebagaimana diketahui, Edhy Prabowo telah mengundurkan diri secara resmi setelah tersandung kasus korupsi. 

"Enggak juga, kami tidak ada ajukan nama. Itu kan hak prerogratifnya presiden, baliknya ke sana itu," kata Habiburokhman saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Habiburokhman mengaku belum mendapatkan informasi terkait rencana perombakan kabinet Indonesia Maju. 

Ia juga menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi sikap Presiden Jokowi dalam me- reshuffle atau merombak susunan kabinet.

"Tidak ada pembicaraan dan kami tidak ada informasi soal itu. Kita enggak intervensi, itu haknya presiden gitu," ujarnya.

Diberitakan, dalam beberapa pekan terakhir, desas-desus akan adanya perombakan kabinet Indonesia Maju semakin menguat.

Salah satunya karena kekosongan dua kursi menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial telah berlangsung lebih dari dua pekan.

Bahkan, isu perombakan kabinet kian menguat karena pada pekan ini terdapat hari Rabu (23/12/2020) Pon yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Joko Widodo (Kompas, 18/12/2020).

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas, selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, beberapa kali Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton memang merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.

Komunikasi Intens

Diwartakan sebelumnya, desas-desus reshuffle kabinet kian menguat. 

Dilansir via Kompas.com, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak menampik komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belakangan ini makin intens. 

Disebutkan Hasto, komunikasi itu masih berkaitan dengan pengisian jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial. 

"Secara periodik, Ibu Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Jokowi. Komunikasi memang sudah dilakukan,” kata Hasto saat dihubungi, Minggu (20/12/2020), sebagaimana dilansir dari Kompas.id.

Sebagaimana diketahui, jabatan dua menteri itu kosong pasca Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Mensos Juliari P Batubara jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desas-desus perombakan kabinet pun semakin menguat dua pekan belakangan setelah dua menteri itu ditahan KPK.

Bukan hanya karena kekosongan dua kursi menteri sudah berlangsung lebih dari dua pekan.

Namun, beragam spekulasi juga muncul lantaran pada minggu keempat Desember terdapat hari Rabu (23/12/2020) Pon yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Jokowi (Kompas, 18/12/2020).

Selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, Jokowi beberapa kali mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.

Hasto mengatakan, kepastian perombakan kabinet tinggal menunggu momentum tepat yang ditetapkan Jokowi.

Namun, jika melihat Pilkada 2020 yang telah berlangsung aman, damai, demokratis, serta partisipasi publik relatif baik di tengah pandemi Covid-19, hal tersebut bisa menjadi momentum politik yang tepat bagi Jokowi untuk melakukan konsolidasi pemerintahan.

Hasil Pilkada juga menunjukkan dominasi kemenangan parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dengan demikian, evaluasi kabinet diyakini dapat lebih meningkatkan efektivitas pemerintahan yang kini menghadapi tantangan perekonomian yang tidak ringan.

Hasto meyakini, semua keputusan yang akan diambil Jokowi melewati pertimbangan politik, efektivitas, dan upaya peningkatan kinerja kabinet.

”Terhadap siapa nama-nama calon dari PDI Perjuangan, sesuai konstitusi partai, menjadi kewenangan ketua umum dan secara khusus disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Sementara Edhy Prabowo diterapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (25/11/2020).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Isu Reshuffle, Waketum Gerindra: Kami Tidak Ajukan Nama", dan Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi dan Megawati Komunikasi Intens",