Breaking News:

Corona di Bali

BREAKING NEWS Pemerintah Kota Denpasar Tunda Pembelajaran Tatap Muka Hingga Maret 2021

Berdasarkan data yang ia peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, tingkat risiko penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar sebesar 26.3 persen.

Tribun Bali/Dwi Suputra
Ilustrasi masuk sekolah 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Komisi IV DPRD Kota Denpasar bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menggelar rapat persiapan pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP di Kota Denpasar yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Denpasar, Selasa (22/12/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Wayan Duaja.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis Dikpora, I Wayan Gunawan memaparkan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran tatap muka.

Pertama yakni faktor risiko penularan atau penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data yang ia peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, untuk tingkat risiko penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar sebesar 26.3 persen.

Baca juga: Alasan Gubernur Koster Bebaskan Tes Swab PCR Dan Rapid Test Bagi PPDN Usia di Bawah 12 Tahun

Baca juga: Gubernur Koster Mengaku Tak Ada Niat Sedikit Pun Untuk Menyengsarakan Masyarakat Bali

Baca juga: 4 Alasan Denpasar Tunda Sekolah Tatap Muka Hingga Maret 2021, Banyak Asumsi Mulai Januari  

“Artinya, apabila dilakukan tes kepada 100 penduduk, maka sebanyak 26.3 persennya positif Covid-19,” kata Gunawan.

Dan kondisi ini sangat berbahaya apalagi untuk anak-anak di tingkat SD dan SMP.

“Bayangkan jika anak-anak positif Covid-19, mereka harus diisolasi atau masuk rumah sakit tanpa pendampingan, bagaimana kondisi psikis mereka. Sehingga kami mengutamakan kesehatan anak,” kata Gunawan.

Baca juga: Gubernur Koster Ungkap Alasan Kebijakan Swab PCR dan Rapid Test Antigen Bagi PPDN yang Masuk Bali

Kedua yakni terkait kesiapan fasilitas kesehatan jika nantinya ada peserta didik yang ternyata positif Covid-19.

Sehingga pihaknya pun akan mempersiapkan rumah singgah yang layak anak.

Ketiga yakni terkait kesiapan sekolah dimana harus mempersiapkan protokol kesehatan termasuk jarak tempat duduk antar siswa yakni minimal 1.5 meter.

Pertimbangan keempat yakni akses untuk melakukan pembelajaran daring.

“Apabila akses untuk pembelajaran daring sudah bagus, kenapa kita harus tatap muka dengan mengambil risiko ini, ini juga perlu pertimbangan,” kata Gunawan.

Gunawan juga memaparkan telah melakukan rapat dengan PJ Sekda Kota Denpasar bersama beberapa OPD terkait.

“Berdasarkan rapat tersebut, sebagian besar OPD terkait mengharapkan untuk menunda pembelajaran tatap muka sampai Maret 2021. Sambil menunggu cukup dilakukan simulasi tatap muka,” kata Gunawan.

Dalam simulasi ini nantinya akan dilakukan evaluasi yang ketat sehingga saat penerapan pembelajaran tatap muka sudah siap.

Dalam simulasi ini pihaknya akan menunjuk beberapa sekolah yang telah memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratannya yakni sekolah tersebut harus masuk dalam wilayah zona hijau dan maksimal zona kuning.

Siswa maupun guru yang boleh ikut simulasi juga harus berasal dari zona hijau dan zona kuning.

“Semua itu bisa dilihat dalam aplikasi Jagabaya, dari sana sekolah akan melihat siapa saja siswa yang bisa ikut simulasi,” kata Gunawan.

Jika nantinya ada siswa yang dari zona merah atau orange memaksa datang ke sekolah maka akan dipulangkan.

Sekolah yang ditunjuk sebagai tempat simulasi juga menyiapkan sarana protokol kesehatan yang lengkap.

“Lama anak di sekolah dalam simulasi tidak boleh lebih dari 2 jam pelajaran. Dan peserta didik paling banyak hadir ke sekolah seminggu dua kali,” imbuh Gunawan.

Gunawan juga mengatakan, jikapun pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan, itu hanya untuk mengobati kerinduan anak pada sekolah.

Sementara untuk kurikulum selesai di rumah dengan melakukan pembelajaran di rumah atau daring maupun luring.

“Karena kan bisa dibayangkan misalnya anak SMP kelas 1 belum mengenal gurunya, walaupun ada zoom kan tidak semua sekolah bisa, sehingga mereka kan tidak mengenal guru mereka,” katanya.

Pihaknya juga akan mendata guru yang memiliki penyakit bawaan agar tidak ikut dalam simulasi maupun pembelajaran tatap muka selama pandemi.

Guru juga akan menjalani tes baik swab maupun rapid yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan mulai Januari 2021.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Denpasar, I Wayan Murdana mengatakan, selama pembelajaran daring yang digelar satu semester ini secara umum telah berjalan baik hingga pembagian raport yang digelar hingga 19 Desember 2020.

“Dari 76 SMP di Denpasar, semester 1 ini sudah berjalan baik dengan sistem daring, tidak ada masalah berarti dan sesuai kurikulum walaupun tidak maksimal,” katanya.

Sementara untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pihaknya juga berharap dilaksanakan secara bertahap.

Apalagi di lapangan sudah tersebar asumsi dari orang tua maupun beberapa kepala sekolah bahwa Januari 2021 sudah tatap muka.

Padahal pemahaman yang diharapkan bukan seperti itu mengingat diperlukan persiapan yang matang agar jangan sampai ada kluster sekolah.

“Secara administrasi sudah siap, yang penting sekarang jangan sampai ada kesan Januari sekolah sudah dibuka. Akan lebih bagus simulasi dan tracing Disdik mana yang bisa dan mana yang tidak,” katanya.

Ia juga meminta ada surat edaran kepada kepala sekolah sebagai pedoman apa yang harus dikerjakan, agar jangan sampai ada keinginan dari kepala sekolah membuka sekolah apalagi dengan adanya desakan dari orang tua.

Murdana pun berharap agar simulasi dilakukan untuk kelas VII, dengan tahapan yang kelas semisal dalam sehari dilakukan untuk dua kelas dengan siswa tidak lebih dari setengah jumlah rombongan belajar.

Dari pemaparan tersebut, semua anggota Komisi secara umum menyetujui ada yang dipaparkan oleh Disdikpora.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Wayan Duaja mengaku sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Kadis maupun Ketua MKKS.

“Untuk awal dalam masa peralihan tersebut SMP lebih dulu melakukan sosialisasi dan kami sepakat. Guru juga memang perlu dirapid test walaupun di sekolah sudah ada protokol kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, dalam proses simulasi, dewan pun akan turun untuk melakukan pemantauan.

Anggota Komisi IV, I Wayan Warka menambahkan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka termasuk simulasi diperlukan kehati-hatian.

Jangan sampai malah menimbulkan kehebohan karena ada siswa yang terpapar Covid-19 di sekolah.

“Andaikata terpapar satu siswa, ini akan heboh dan merusak citra pendidikan, apalagi orang tua nanti curhat di media sosial dan kadang bisa dibesar-besarkan,” katanya. (*) 

Penulis: Putu Supartika
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved