Pilkada Serentak

Penetapan Pemenang Terpilih Cepat, Akibat Enam Pilkada di Bali Nihil Gugatan

KPU Bali mengklaim bahwa tidak adanya gugatan dalam enam Pilkada di Bali.

Tribun Bali
Ilustrasi Pilkada Serentak Bali 2020. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Proses rekapitulasi Pilkada Serentak'> Pilkada Serentak 2020 telah rampung dilakukan.

Terkait hal tersebut, KPU Bali mengklaim bahwa tidak adanya gugatan dalam enam Pilkada di Bali.

Komisioner KPU Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula menyebutkan bahwa dari hasil rekapitulasi pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) per Selasa (22/12/2020) pukul 24.00 WIB, tidak satupun permohonan yang datang dari Bali.

“Sampai hari ini tidak ada. Bali kosong (gugatan) kayaknya,” jelasnya, Rabu (23/12/2020) kemarin.

Baca juga: Gerindra Bali Akui Kekalahan di Pilkada Karangsem, Ini Penyebabnya

Baca juga: Pilkada 2020 Telah Selesai, KPU Bali Tunggu Petunjuk Pusat Soal Baju Hazmat

Baca juga: Pelaksanaan Pilkada di Bali Dipuji KPU RI, Tingkat Parmas Secara Nasional Mencapai 75,77 Persen

Ia menjelaskan, bahwa biasanya gugatan tersebut baru diajukan para pihak yang keberatan hasil Pilkada, tiga hari setelah pengumuman penetapan hasil pemilihan di KPU.

Untuk Bali sendiri, pengumuman telah dilaksanakan pada Rabu (16/12/2020) lalu.

“Kalau di MK tidak mengacu seperti itu. Kalau mau diperadilkan, (permohonannya) bisa dimasukkan kapan saja. Hanya saja nanti MK akan memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Selain masa pengajuan gugatan, permohonan gugatan juga diputuskan setelah memenuhi syarat atau tidak berdasarkan ketentuan selisih perolehan suara sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota.

Ini sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup, dan Pilwali menjadi undang-undang.

Bila diuraikan lebih jelas lagi, peserta Pilbup dan Pilwali dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sesuai jumlah penduduk kabupaten/kota serta perbedaan persentase perolehan suara.

Rinciannya, untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU kabupaten/kota.

Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu hingga satu juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar satu persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota

Dan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar setengah persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota.

“Ketentuan Pasal 158 (UU 10/2016) itu juga menjadi salah satu pertimbangan apakah permohonan (gugatan) itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat,” jelas Gung Nakula.

Bila nantinya memang tidak ada gugatan, tahapan Pilkada di Bali akan beralih pada proses penetapan pasangan calon terpilih.

Tahapan ini akan dilakukan lima hari setelah MK menyampaikan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

“Penyampaikan BRPK di MK ini pada 18 Januari 2021,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved