Breaking News:

Pilkada Serentak

Penetapan Pemenang Terpilih Cepat, Akibat Enam Pilkada di Bali Nihil Gugatan

KPU Bali mengklaim bahwa tidak adanya gugatan dalam enam Pilkada di Bali.

Tribun Bali
Ilustrasi Pilkada Serentak Bali 2020. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Proses rekapitulasi Pilkada Serentak 2020 telah rampung dilakukan.

Terkait hal tersebut, KPU Bali mengklaim bahwa tidak adanya gugatan dalam enam Pilkada di Bali.

Komisioner KPU Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula menyebutkan bahwa dari hasil rekapitulasi pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) per Selasa (22/12/2020) pukul 24.00 WIB, tidak satupun permohonan yang datang dari Bali.

“Sampai hari ini tidak ada. Bali kosong (gugatan) kayaknya,” jelasnya, Rabu (23/12/2020) kemarin.

Baca juga: Gerindra Bali Akui Kekalahan di Pilkada Karangsem, Ini Penyebabnya

Baca juga: Pilkada 2020 Telah Selesai, KPU Bali Tunggu Petunjuk Pusat Soal Baju Hazmat

Baca juga: Pelaksanaan Pilkada di Bali Dipuji KPU RI, Tingkat Parmas Secara Nasional Mencapai 75,77 Persen

Ia menjelaskan, bahwa biasanya gugatan tersebut baru diajukan para pihak yang keberatan hasil Pilkada, tiga hari setelah pengumuman penetapan hasil pemilihan di KPU.

Untuk Bali sendiri, pengumuman telah dilaksanakan pada Rabu (16/12/2020) lalu.

“Kalau di MK tidak mengacu seperti itu. Kalau mau diperadilkan, (permohonannya) bisa dimasukkan kapan saja. Hanya saja nanti MK akan memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Selain masa pengajuan gugatan, permohonan gugatan juga diputuskan setelah memenuhi syarat atau tidak berdasarkan ketentuan selisih perolehan suara sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota.

Ini sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup, dan Pilwali menjadi undang-undang.

Bila diuraikan lebih jelas lagi, peserta Pilbup dan Pilwali dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sesuai jumlah penduduk kabupaten/kota serta perbedaan persentase perolehan suara.

Halaman
12
Penulis: Ragil Armando
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved