Breaking News:

Berita Politik

Kencangkan Konsolidasi di Daerah, Hanura Harap Parliamentary Threshold Pileg Mendatang Tak Naik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hanura, Gede Pasek Suardika (GPS) mengaku partainya sudah siap untuk menatap pesta demokrasi 2024.

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Suasana Rapimda dan Rakerda Hanura Bali, di Hotel Four Star, Denpasar, Senin (28/12/2020). 

Ia berharap agar suara terbanyak menjadi acuan utama dalam penetuan kursi di Pileg mendatang.

"Tapi partai-partai lain fair lah.  Kalau mau berkompetisi jangan lah aturan dipakai untuk menjegal lawan, kalau mau berkompetisi suara rakyat lah jadi acuan utama agar siapa yang duduk itu suara terbanyak rakyat, bukan banyak-banyakan PT, main-mainan di pasal, gak bagus itu," paparnya.

GPS juga berharap bahwa aturan PT yang berlaku di Pileg 2024 adalah seperti pada Pileg 2019 lalu yakni 4 persen.

 “Minimal sama dengan aturan lama lah, kalau sama dengan aturan lama masa partai besar takut. Kita yang partai kecil aja berani, pakai aturan kemarin. Kemarin kita nggak lolos kan karena rebut internal, dan itu sudah kita perbaiki sekarang, sudah on the track,” jelasnya.

Parliamentary threshold sendiri terus bertambah. Pada Pemilu 2009, ambang batas parlemen adalah 2,5 persen suara. Bertambah menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014 dan 4 persen pada Pemilu 2019.

Pemilu 2019 juga memiliki ciri yang berbeda, yakni pemilihan anggota legislatif dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan presiden. Tidak seperti sebelumnya ketika pileg dilakukan beberapa bulan terlebih dahulu.

Hasil suara pileg tersebut lalu dipakai sebagai patokan syarat presidential threshold.

Tidak seperti pada Pemilu 2019. Lantaran pileg dan pilpres dihelat secara serentak, maka patokan suara sebagai syarat presidential threshold adalah hasil pemilu 2014. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved