Breaking News:

Ketua Bawaslu NTB: Paslon Gugur Jika Terbukti Lakukan Politik Uang

Bawaslu provinsi dapat mengenakan sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon apabila terbukti melakukan politik uang

Istimewa
Ilustrasi Pilkada 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA- Bawaslu NTB saat ini sedang menyidangkan dugaan pelanggaran bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Pilkada Sumbawa.

Ketua Bawaslu Abhan telah menegaskan paslon pada Pilkada serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca juga: Ribuan Orang Tinggalkan Bali Jelang Pemberlakuan PSBB

Pasal tersebut menyatakan Bawaslu provinsi dapat mengenakan sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon apabila terbukti melakukan politik uang.

"Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," katanya.

Dia menjelaskan kata terstruktur adalah kecurangan yang tindakannya diatur sedemikian rupa baik yang dilakukan oleh sekelompok orang, aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
Kemudian, sistematis yaitu pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Baca juga: Tilep Uang Negara Rp 430 Miliar, Terungkap Ada 100 Wanita Simpanan dan Apartemen Bawah Tanah

"Pelanggaran politik uang TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A," ucapnya.

Ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1) menyatakan setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan memilih atau tidak memilih calon tertentu diancam kurungan paling lama 72 bulan dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, seperti , Jakarta, Kamis, mengatakan Bawaslu harus bersikap adil dan tak ragu-ragu jika fakta dan bukti menunjukkan adanya pelanggaran TSM.

"Partai Demokrat sangat mendukung Bawaslu untuk menetapkan pilkada terjadi pelanggaran TSM jika memang saksi dan faktanya jelas dan nyata," kata Kamhar Lakumani dikutip dari Antaranews.com

Dia menentang keras adanya pelanggaran pilkada dan memastikan Partai Demokrat akan "mem-back up" perjuangan melawan praktik kecurangan TSM. Terlebih, lanjut dia, pihak yang dirugikan adalah figur yang diusung partainya di Pilkada Sumbawa.

Halaman
12
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved