Risma Minta Bantuan KPK Awasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengawasi program bansos atau bantuan sosial sehingga tepat sasaran serta tak bermasalah secara hukum.

Tidak hanya minta bantuan KPK. Risma mengatakan, ia juga sudah mengirim surat kepada Kepala Polri, Kejaksaan Agung hingga Universitas Indonesia untuk ikut mengawal program bansos di Indonesia.

"Saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK kemudian ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri serta ke Universitas Indonesia untuk membantu kami di dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan," kata Risma seusai bertemu pimpinan KPK, Senin (11/1/2021).

Baca juga: KPK Ingatkan Kemensos, Akurasi Data Penerima Bansos Masih Bermasalah

Baca juga: Blusukan Mensos Risma Disorot Publik, Ini Komentar Menohok Rocky Gerung hingga Fadli Zon

Baca juga: Saya Ini Ibunya Pemulung, Risma Ajak Warga Kolong Tol Usaha Pecel Lele

Mantan wali kota Surabaya itu mengharapkan institusi-institusi tersebut di atas dapat membantu Kementerian Sosial menghindari jeratan korupsi serta memperbaiki masalah-masalah yang ada.

Risma bertemu pimpinan KPK juga untuk membahas rekomendasi KPK terkait perbaikan program bantuan sosial yang telah dikaji lembaga anti-rasuah tersebut.

"Saya sudah perintahkan (staf) menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," ujar Risma.

Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Risma berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPK agar program-program Kemensos untuk pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

Nurul Ghufron menuturkan, pendataan merupakan satu di antara u permasalahan yang dibahas karena Kemensos saat ini menggunakan data NIK dalam memberikan bantuan, tetapi tidak semua sasaran memiliki NIK.

Pengelolaan data tersebut a menjadi topik pembahasan dalam pertemuan antara KPK dan mantan wali Kota Surabaya tersebut.

"Karena data masalah sosial itu bukan data yang statis, tentu kemudian akan selalu dinamis sesuai masalah yang berkembang dalam dinamika sosialnya," kata Ghufron.

Pimpinan KPK bersama Risma pun mendiskusikan pembaruan data sosial yang dilakukan Kemensos bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Baca juga: Mensos Risma Sebut Bansos Tahun 2021 Berbeda dari Sebelumnya, Seperti Apa? Berikut Ini Penjelasannya

"Beliau juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar integritas dari penyelenggara bantuan sosial ini, harapannya memiliki empati dan dedikasi yang sama terhadap beban masalah sosial," kata Ghufron.

Haji Lulung Ingatkan Risma

Sebelumnya, anggota DPR Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengkritik aksi blusukan Risma.

Ia mengingatkan Risma tidak melupakan tugas utamanya sebagai Menteri Sosial yakni memastikan program bantuan sosial tunai tepat sasaran dan memperbarui data penerima.

"Warga menunggu kiriman bansos BLT dari Mensos sampai ke tangan mereka," kata Lulung dikutip dari Kompas TV, Sabtu (9/1/2021).

Apalagi, kata Haji Lulung, KPK telah mengingatkan Kemensos agar meningkatkan akurasi data penerima bansos Covid-19.

Mensos sebelumnya, Juliari Batubara, ditahan KPK karena diduga terlibat kasus korupsi dana bansos.

Menurutnya, jika tak ada perbaikan program bansos, aksi blusukan Risma bisa dinilai sekadar manuver politik.

"Makanya, ketimbang sibuk blusukan Bu Risma sebaiknya memprioritaskan bansos BLT dulu karena menyangkut hajat rakyat banyak. Jangan sampai pandemi ini justru melahirkan gelombang tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan bansos," ujarnya.

Baca juga: Dipecat PPP, Haji Lulung: Saya Tidak Jalankan Keputusan Partai Karena Bela Umat!

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai aksi blusukan Risma hal yang lumrah. Namun, Adi mengingatkan agar Risma jangan hanya sibuk di DKI Jakarta. Sebab, ada 33 provinsi lain yang perlu diperhatikan pemerintah.

"Terlepas dari kontroversinya, blusukan ini sebetulnya bagus. Tapi blusukannya jangan hanya di Jakarta. Tunjukkan juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain," kata Adi, Kamis (7/1/2021) lalu.

Menurut Adi, jika Risma hanya fokus dengan masalah penyandang sosial di DKI Jakarta, tak heran muncul isu yang menyebut aksi blusukan itu sebagai pencitraan demi kursi DKI-1.

Menurut dia, blusukan Risma harus diiringi penyelesaian masalah yang konkret. Jika Risma mampu melakukan itu, Adi yakin publik akan menghormati kinerja Risma sebagai Mensos dan memahami blusukan merupakan gaya kepemimpinannya.

"Saya kira Risma bukan blusukan untuk DKI Jakarta. Tapi murni merpresentasikan dirinya sebagai Mensos yang memang gaya dan style politiknya blusukan," kata Adi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sambangi KPK, Mensos Risma Minta Bantuan Awasi Program Bantuan Sosial