Berita Bali

Ahli Virologi Unud Sarankan Bali Jangan Hanya Andalkan Alokasi Vaksin Covid-19 dari Pusat

I Gusti Ngurah Kade Mahardika menilai, Pemprov Bali seharusnya tidak hanya mengandalkan alokasi vaksin dari pemerintah pusat.

Tribun Bali/Rizal Fanany
Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Badung mengambil vaksin sinovac di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Jalan Melati, Denpasar, Selasa (12/1/2021). Sebanyak 5.533 vaksin akan di distribusikan di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Badung. 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mendapatkan alokasi vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat.

Vaksin ini digelontorkan dalam dua tahap yakni sebanyak 31 ribu vial pada tahap pertama dan 20 ribu vial di tahap kedua.

Namun Guru Besar Virologi dan Biologi Mulekuler Universitas Udayana (Unud), I Gusti Ngurah Kade Mahardika menilai, Pemprov Bali seharusnya tidak hanya mengandalkan alokasi vaksin dari pemerintah pusat.

Hal ini Mahardika ungkapan saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telepon, Rabu (13/1/2021).

Menurutnya, agar Bali bisa keluar dari pandemi maka 70 persen penduduk harus kebal dari Covid-19.

Baca juga: Rai Mantra Tak Dapat Vaksin Pertama di Denpasar, Dewa Rai : Kan Ada Syarat Tidak Boleh Kena Covid-19

Supaya hal itu bisa diraih, setidaknya 80 persen atau 3 juta penduduk di Bali harus divaksin Covid-19.

Masing-masing penduduk harus mendapatkan vaksin sebanyak dua kali sehingga Bali hanya memerlukan vaksin sebanyak 6 juta dosis.

"Nah angka 6 juta itu kan tidak besar. Nah sekarang kalau Bali hanya mengandalkan alokasi nasional sekarang baru mendapatkan 31 ribu. (Kalau) 6 juta dibagi 31 ribu berapa tahun atau berapa bulan, berapa alokasi yang bisa kita peroleh sehingga kemungkinan kita lama untuk mencapai jumlah sampai 6 juta," terangnya.

Menurut Mahardika, kebutuhan Bali terhadap vaksin jauh lebih sedikit dibandingkan daerah lain.

Oleh karena itu, seharusnya Bali juga bisa mengusahakan vaksin di luar alokasi dari pemerintah pusat.

Langkah yang bisa ditempuh yakni dengan melakukan diplomasi dengan negara-negara yang menyumbang wisatawan ke Bali.

Bagi Mahardika, pariwisata Bali mempunyai efek yang bagus terhadap perusahaan industri pariwisata di negara lain.

Maka dengan adanya vaksinasi di Bali bisa menghidupkan pariwisata sehingga usaha kepariwisataan di negara lain juga bisa berjalan kembali.

Tak hanya itu, melalui adanya vaksinasi Covid-19 yang sudah memenuhi standar, maka bisa dijual bahwa masyarakat dari negara yang bersangkutan akan aman dari Covid-19 apabila mengunjungi Bali.

Hal itu disebabkan karena 70 persen masyarakat Bali sudah kebal dari ancaman Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19 Nasional Minta Masyarakat Tak Ragukan Efektivitas Vaksin Sinovac

"Itu bisa dijual sehingga mohon deh (ke negara lain agar) membantu. Misalnya Australia dapat 500 ribu atau 1 juta dosis, dari China dapat 2 juta atau 1 juta dosis. Sedangkan kebutuhan nasional kan 400 juta (dosis), jadi endak mungkin kita dialokasikan (banyak dari) nasional," jelas Mahardika. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved