Breaking News:

Corona di Indonesia

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning Memilih Bayar Denda Ketimbang Divaksin Covid-19 Sinovac

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang berasal dari perusahaan China.

Twitter via Kompas.com
Ribka Tjiptaning 

TRIBUN-BALI.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning tegas menolak divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/11/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang berasal dari perusahaan China.

Ribka bahkan lebih memilih membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin. Bahkan ia rela menjual harta kekayaanya untuk bayar sanksi.

Baca juga: Izin Darurat Vaksin Sinovac Terbit, Ini yang Perlu Diketahui Tentang Efikasi 65,3 Persen 

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, walaupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

Baca juga: Perbedaan Vaksin Covid-19 SInovac, Sinopharm Dan Vaksin Dari Lainnya

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin), vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," tegasnya.

Ribka pun menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah. Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana? Wong ada 5 macam, ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu ada yang Rp 540 ribu sampai Rp 1.080.400, ada Rp 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai. Saya cuma ingatin negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," pungkasnya. (tribun network/mam)

Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved