PPATK Sebut FPI Bertransaksi ke Luar Negeri, Begini Tanggapan Kuasa Hukum FPI

PPATK sudah melakukan pembekuan terhadap 92 rekening organisasi FPI dan pihak terafiliasi.

Editor: Kander Turnip
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

PPATK Sebut FPI Bertransaksi ke Luar Negeri, Terkait Terorisme? Begini Tanggapan Kuasa Hukum FPI

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan terdapat transaksi ke luar negeri dalam rekening Front Pembela Islam ( FPI).

"Iya itu betul," ujar Dian saat dikonfirmasi Tribun Network, Senin 25 Januari 2021.

Dian membenarkan adanya transaksi ke luar negeri dari rekening FPI.

Namun, PPATK belum dapat menyimpulkan apa-apa terkait transaksi tersebut. Sebab, menurut Dian, transaksi itu biasa dalam suatu organisasi.

"Analisis dan pemeriksaan masih berlangsung. Analisis dan pemeriksaan PPATK bersifat komprehensif, artinya termasuk transaksi dalam dan luar negeri, bukan hanya untuk FPI ya, setiap kasus apapun yang PPATK tangani," tutur Dian.

Dian menerangkan langkah PPATK sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) yaitu UU  Nomor 8 tahun 2010 mengenai Tindak Pidana Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pencucian Uang (TPPU) dan UU Nomor 9 tahun 2013 mengenai Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (TPPT).

Baca juga: Munarman Jangan Khawatir, Uang Utuh di Rekening, Eks Sekum FPI: Itu Biaya Berobat Ibunda Saya

Baca juga: PPATK Temukan FPI Melakukan Transaksi Keuangan ke Luar Negeri, 92 Rekening Diblokir

"Data detail transaksi belum dapat kami sampaikan," ucap Dian. Termasuk bahwa dana dalam rekening FPI untuk aktivitas terorisme, "Belum dapat disimpulkan," ujarnya.

Hingga 25 Januari lalu, menurut Dian, PPATK sudah melakukan pembekuan terhadap 92 rekening organisasi FPI dan pihak terafiliasi.

"Kami hentikan sementara untuk keperluan analisa dan pemeriksaan," tambahnya.

Sementara untuk penetapan penghentian seluruh aktivitas atau kegiatan FPI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Dikonfirmasi terpisah kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar membenarkan FPI kerap melakukan transaksi level internasional.

Menurut Aziz, hal itu wajar lantaran FPI dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Level FPI kan internasional memang, jadi wajar ketika dipercaya oleh masyarakat internasional,"  Aziz menjelaskan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved