Draf RUU Pemilu Cantumkan Jadwal Pilkada 2022, Anggota DPR Tidak Setuju

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Elnino M Husein Mohi mengatakan lebih baik pilkada digelar serentak pada 2024.

Editor: Kander Turnip
Tribun Bali
Ilustrasi Pilkada Serentak. 

Draf RUU Pemilu Cantumkan Jadwal Pilkada 2022, Anggota DPR Tidak Setuju

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang diserahkan Komisi II DPR RI ke Badan Legislasi DPR RI ternyata mencantumkan adanya jadwal pilkada 2022.

Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Elnino M Husein Mohi mengatakan lebih baik pilkada digelar serentak pada tahun 2024.

"Pendapat pribadi saya, lebih baik diserentakkan 2024 usai pemilu," ujar Elnino, ketika dihubungi Tribun, Selasa 26 Januari 2021.

Kata Elnino adanya pelaksanaan pilkada pada tahun 2022 akan menimbulkan gejolak sosial sebab saat ini saja masih dalam suasana pandemi covid-19.

"Covid kan bikin ekonomi ambruk, efeknya lama. Pemulihan ekonomi butuh kestabilan sosial politik. Mending pilkada tunda dulu, supaya kita bisa fokus pemulihan ekonomi. Tidak terganggu oleh gejolak sosial akibat pilkada di daerah-daerah," jelasnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu juga menyarankan agar pilkada hanya dilakukan dalam dua gelombang.

"Supaya pilkada untuk seluruh 500 kabupaten atau kota serta provinsi cukup dua gelombang saja setiap 5 tahun," kata Elnino.

"(Gelombang) satu itu tahun yang sama dengan pemilu, kemudian (gelombang) dua itu 2,5 tahun setelah pemilu. Itu cukup. Jangan dibikin jadi tiga gelombang," tambahnya.

Baca juga: Draf Terbaru RUU Pemilu, Eks HTI Dilarang Ikut Pilpres dan Pilkada

Baca juga: Bawaslu Sebut Bali Minim Pelanggaran Pilkada, Dibandingkan Pemilu 2019 dan Pilkada Sebelumnya

Diketahui, draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang diserahkan Komisi II DPR RI ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ternyata mencantumkan adanya jadwal Pilkada 2022.

Tribun mendapatkan draf RUU Pemilu tersebut dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi kemarin.

Berdasarkan draf tersebut, jadwal pilkada 2022 tercantum dalam Pasal 731 ayat (2) bagi daerah yang sebelumnya melaksanakan Pilkada pada 2017.

Sementara bagi yang melaksanakan pilkada pada 2018, jadwal Pilkada akan dilangsungkan pada 2023 berdasarkan Pasal 731 ayat (3).

Berikut isi Pasal 731 ayat (1) hingga (3) yang tercantum dalam Draf RUU Pemilu:

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved