Dewan Denpasar Kritisi Penanganan Covid-19,Agus Wirajaya Sebut PPKM & PKM Terkesan Sangat Formalitas

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam penanganan Covid-19, dalam sekali waktu Pemkot Denpasar menerapkan dua strategi.

Pertama menerapkan PPKM dari pemerintah pusat dan kedua menerapkan PKM yang menyasar hingga tingkat banjar/dusun.

Namun dua minggu penerapan PPKM dan seminggu penerapan PKM tingkat banjar/dusun, kasus positif masih tinggi.

Bahkan anggota DPRD Kota Denpasar, Agus Wirajaya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Pemkot Denpasar kaya program, namun miskin implementasi.

• Gede Wijaya: Tidak Benar PPKM Hanya Formalitas, Kita Sudah Berusaha Maksimal

• Pemkot Denpasar Sebut PPKM Bukan Formalitas, Dewa Rai: Pemerintah Bersungguh-sungguh Turunkan Kasus

“Sejauh pengamatan saya pribadi, pemerintah saat ini kaya program tapi miskin dalam implementasi, hal ini saya amati dari berbagai program telah dilakukan mulai dari PPKM, PKM, pembentukan satgas penanggulangan Covid sampai tingkat desa/kelurahan bahkan melibatkan desa adat, penyemprotan desinfektan secara masif, tapi faktanya peningkatan jumlah masyarakat yang terjangkit Covid semakin meningkat.

Hal ini menunjukkan ada yang kurang tepat atau tidak terlaksana dengan optimal di tingkat implementasi dari program yang diterapkan,” kata Agus saat diwawancarai Kamis 28 Januari 2021.

Ia menyebut, bahwa tidak petugas yang melaksanakan program-program yang diterapkan dibekali dengan pengetahuan yang cukup.

Pengetahuan petugas hanya didasarkan pada sosialisasi dan wacana yang tersebar luas di media sehingga masih banyak terjadi ketidakpercayaan terhadap keberadaan Covid ini.

Menurutnya, seharusnya ada pelatihan khusus terhadap petugas yang akan diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan program kerja yang ditetapkan pemerintah.

“Pola pencegahan saat ini lebih mengarah pada tindakan represif dengan penerapan sanksi, bukan mengacu pada edukasi publik secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh,” katanya.

Wirajaya juga mengatakan, sampai saat ini belum adanya pembuktian konkrit dari jajaran pemerintah, baik  pusat maupun daerah, terhadap penerapan pola yang diterapkan.

“Sebagai contoh, masyarakat tidak boleh berkerumun, tapi oknum pemerintah justru melaksanakan kegiatan yang berkerumun, tentu hal ini kontraproduktif dengan program yang diterapkan,” katanya.

Melihat dari kemiskinan implementasi dari program yang diterapkan tersebut, ia menganggap bahwa PKM maupun PPKM yang diterapkan tidak efektif.

“Contoh, pembatasan jam buka usaha masyarakat sampai jam 20.00 Wita, membuat berbagai pendapat muncul di masyarakat, apakah virus menyebar hanya di malam hari?