Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Nasib Eks FPI Belum Diputuskan

Persoalan mantan anggota FPI sampai saat ini belum dilakukan pembahasan di dalam draf RUU Pemilu.

Editor: Kander Turnip
Istimewa
ILUSTRASI. Begini penjelasan Polri soal larangan konten FPI dalam Maklumat Kapolri. 

Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Nasib Eks FPI Belum Diputuskan

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memasukkan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang mengikuti Pemilu.

Lalu bagaimana dengan mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang kini organisasinya telah dilarang beraktivitas oleh pemerintah?

Anggota Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, persoalan mantan anggota FPI sampai saat ini belum dilakukan pembahasan di dalam draf RUU Pemilu.

"Mengenai eks FPI, belum ada pembahasan. Nanti kita lihat ke depan perkembangannya seperti apa," ujar Luqman saat dihubungi di Jakarta, Rabu 27 Januari 2021.

Namun Luqman melihat, tujuan pembentukan organisasi FPI pada saat itu berpegangan terhadap Pancasila, UUU 1945, dan NKRI. 

Hal tersebut, berbeda dengan HTI dan PKI yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

"Jadi menurut saya, pintu eks anggota FPI masih terbuka untuk berpartisipasi dalam Pemilu," ucap politikus PKB itu.

Diketahui, draf RUU Pemilu terbaru mencantumkan eks HTI dilarang mengikuti semua kegiatan Pemilu, baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres.

PPATK Sebut FPI Bertransaksi ke Luar Negeri, Begini Tanggapan Kuasa Hukum FPI

PPATK Temukan FPI Melakukan Transaksi Keuangan ke Luar Negeri, 92 Rekening Diblokir

Dalam draf itu, tepatnya pada Bab I Peserta Pemilu pada Pasal 182 ayat (2) dijelaskan terkait aturan dan syarat calon peserta untuk mengikuti Pemilu atau mencalonkan diri dalam pemilu.

Kemudian pada huruf jj pasal tersebut dijelaskan bahwa eks anggota HTI dilarang mengikuti pencalonan diri dalam pemilu.

Jangan Seperti PKI

Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada dasarnya menyetujui pelarangan eks mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengikuti pemilu di setiap tingkatan.

Namun, penyebutan langsung nama organisasi HTI dinilai cenderung diskriminatif.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved