Begini Kronologi Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Tokoh Senior Partai NLD Myanmar

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW – Militer menangkap dan menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi serta sejumlah tokoh senior partainya Senin dini hari 1 Februari 2021.

Selain Suu Kyi, militer pun menahan Presiden Myanmar Win Myint dan tokoh senior dari Partai National League for Democracy ( NLD).

Menurut Juru Bicara NLD Myo Nyunt, Aung San Suu Kyi dan para tokoh tersebut ditangkap tentara Myanmar dalam sebuah penggerebekan pada Senin dini hari waktu setempat.

• MYANMAR MEMANAS: Presiden Terpilih Ditangkap Militer pada Dini Hari, Dikabarkan akan Terjadi Kudeta

• Koneksi Internet dan Telepon Terganggu Setelah Militer Tangkap Aung San Suu Kyi

"Kami mendengar mereka diambil oleh militer," kata Myo Nyut kepada wartawan kantor berita AFP. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

"Dengan situasi yang kita lihat terjadi sekarang, kita harus berasumsi bahwa militer sedang melakukan kudeta,” kata Nyunt.

Berikut ini kronologi penahanan Aunh San Suu Kyi dan para tokoh Myanmar lainnya

Gugat Hasil Pemilu Myanmar

Sebelum militer Myanmar menangkap Suu Kyi dan pentolan Partai NLD, militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw memang sudah dikhawatirkan bakal melakukan kudeta.

Pasalnya, mereka menilai telah terjadi kecurangan dalam pemilu Myanmar yang digelar pada 8 November tahun lalu.

Bahkan menjelang pemilu, militer menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) memiliki manajemen yang buruk mengenai persiapan pemungutan suara.

Setelah Partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilu, militer melakukan penyelidikan mandiri terhadap proses pemungutan suara.

Di sisi lain, partai oposisi utama, Partai Union Solidarity and Development (USDP), juga menuduh bahwa adanya kecurangan dalam pemilu.

Militer dan USDP juga protes karena seruan mereka mengenai penyelidikan pemilu tidak didengarkan UEC.

Karena tak digubris, militer telah menerbitkan serangkaian temuan yang mereka katakan memberikan bukti untuk mendukung klaim telah ada penipuan dalam pemilu.

Tetapi tuduhan tersebut telah ditolak oleh komisioner pemilu karena dianggap dilebih-lebihkan dan tidak masuk akal sebagaimana dilansir dari The Irrawaddy.