Breaking News:

Berita Bali

DKPP RI Tolak Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik,Bawaslu Bali Rehabilitasi Nama Ketua Bawaslu Bangli

Bawaslu Bali secara resmi merehabilitasi nama baik Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Purna beserta dua staf bawaslu lainnya.

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Ketua Bawaslu Bali, Ni Ketut Ariyani ketika membacakan amar putusan DKPP RI terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Senin 1 Februari 2021 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLIBawaslu Bali secara resmi merehabilitasi nama baik Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Purna beserta dua staf bawaslu lainnya.

Hal ini menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak seluruh pengaduan I Putu Eka Saputra soal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Bali, Ni Ketut Ariyani mengungkapkan, sesuai amar putusan DKPP No. 154-PKE-DKPP/XI/2020 yang dibacakan tanggal 27 Januari 2021, DKPP menolak pengaduan dari pengadu I Putu Eka Saputra untuk seluruhnya.

Hal ini tertuang dalam poin pertama dari total enam poin keputusan DKPP.

Hari Ini 27 Januari 2021 DKPP Akan Bacakan Putusan Perkara Rangkap Jabatan Ketua Bawaslu Bangli

Sementara pada poin kedua dan ketiga, DKPP memerintahkan untuk merehabilitasi nama baik teradu I, I Nengah Purna, selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Bangli, dan nama baik kedua staf bawaslu Bangli, yakni Sang Made Agus Juli Setyadi dan I Putu Semarabawa.

Hal tersebut dipertegas pada poin keempat dan kelima, yang mana DKPP memerintahkan Bawaslu Provinsi Bali dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Bangli, untuk melaksanakan putusan paling lama tujuh hari sejak dibacakan.

“Walaupun keputusan DKPP sudah menyatakan nama baik Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Purna direhabilitasi, namun kami tetap menekankan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus selalu berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya Senin 1 Februari 2021.

Diketahui, mencuatnya kasus dugaan pencemaran nama baik ini diawali dari adanya pengaduan masyarakat bernama I Putu Eka Saputra, yang merupakan salah satu pegawai RSU Bangli, atas dugaan berlaku tidak netral dalam Pilkada Bangli 2020.

Karena Bawaslu memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan terkait dengan netralitas ASN dan pegawai kontrak, maka pada tanggal 7 Oktober tahun 2020 lalu, Bawaslu Bangli meminta klarifikasi terhadap Eka Saputra.

Namun setelah diklarifikasi, ternyata baru diketahui bahwa Eka Saputra bukan merupakan pihak yang dilarang oleh undang-undang.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved