PPKM Jawa Bali Masih Berlaku, Warga Badung Dilarang Menggunakan Bade saat Ngaben dan Resepsi Nikah

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung, melalui dinas Kebudayaan Kabupaten Badung mengaku akan menindak tegas mengenai pelanggaran terkait Surat Edaran (SE) Bupati Badung Nomor 443/361/Setda terutama terkait dengan penggunaan bade saat ngaben dan resepsi saat pernikahan.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Bali I Gede Eka Sudarwitha saat dikonfirmasi Senin, 1 Pebruari 2021.

Pihaknya mengatakan Pemberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Badung menjadi dasar Disbud.

Pasalnya, PPKM yang diperpanjang hingga 8 Februari mengatur dua poin penting yang wajib dipatuhi oleh masyarakat di Kabupaten Badung, Bali.

• Jokowi Sebut Tak Efektif, Wakil Ketua DPRD Bali Suyasa Minta Pemda Kaji Pelaksanaan PPKM

"Masyarakat wajib mentaati edaran Bapak Bupati yang terakhir.

Karena itu, kami berharap masyarakat tidak melaksanakan resepsi selama PPKM ini, termasuk tidak menggunakan bade atau wadah saat upacara Pitra Yadnya," ujar Eka Sudarwitha.

Ia pun mengatakan semua itu sudah jelas tertuang pada poin tujuh yakni terkait pelaksanaan Ngaben dilaksanakan tanpa menggunakan wadah atau bade dan tidak mengadakan resepsi saat melaksanakan upacara Manusa Yadnya, seperti upacara pernikahan. 

Menurutnya, resepsi dalam hajatan pernikahan adalah bagian dari sosial budaya bukan agama.

• Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif Turunkan Kasus, Dewa Rai: Kami Tetap Ikuti Instruksi Mendagri

Termasuk, penggunaan wadah atau bade dalam upacara Pitra Yadnya, sehingga diharapkan untuk tidak digelar selama PPKM berlaku.      

"Dalam upacara pernikahan itu, undangan (resepsi –red) bagian dari sosial budaya bukan agama, jadi itu pasti tidak bisa digelar selama PPLM ini. Begitu juga wadah atau bade, memang bagian dari kegiatan Ngaben, namun inti dari kegiatan Pitra Yadnya ada pada bantennya di setra," jelasnya.