Breaking News:

Kapolri Listyo Sigit Ingin Sidang Tilang Dihapus

Sigit menyinggung tilang elektronik yang seringkali tidak efektif lantaran tidak didukung proses persidangan yang masih bersifat tatap muka.

Editor: DionDBPutra
TRIBUNNEWS.COM/SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Rabu 27 Januari 2021. Selain dilantik sebagai Kapolri, Listyo Sigit Prabowo juga dinaikkan pangkatnya dari Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan safarinya menemui para tokoh dan petinggi negara setelah dirinya dilantik sebagai Kapolri.

Pada Selasa 2 Februari 2020 Sigit bertemu jajaran petinggi Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Sigit mengatakan satu di antara masalah yang dibahas yakni soal tilang elektronik. Ini merupakan program yang dicanangkan Sigit saat fit and proper test.

"Banyak hal yang kami bicarakan dan diskusikan, antara lain beberapa program yang akan Polri laksanakan ke depan terkait dengan masalah tilang elektronik," kata Sigit di Mahkamah Agung, Jakarta.

Siap-siap Penindakan Tilang Elektronik Pengendara Sepeda Motor, Ini Besaran Dendanya

Kapolri Listyo Sigit Prabowo Silaturahmi ke Sejumlah Ormas Islam, Habib Aboe: Pesan Kapolri Tepat

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Mata Kepala SMAN 8 Yogyakarta, Ternyata Begini Sifatnya

Sigit menyinggung penerapan tilang elektronik yang seringkali tidak efektif lantaran tidak didukung proses persidangan yang masih bersifat tatap muka.

Ia menuturkan, dengan tilang elektronik diharapkan semua pelanggaran dapat diselesaikan tanpa sidang seperti biasanya yang melibatkan petugas.

Sigit menambahkan, sidang akan diganti dengan aturan sistem elektronik yang langsung memutus jenis pelanggaran. Hal itu tengah dibahas dengan Mahkamah Agung (MA).

"Tilang elektronik yang tentunya mengubah pola, yang biasanya dilaksanakan menggunakan sidang kemudian saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut, sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian," ujar Sigit.

Meski begitu, ia menyebut perubahan pola sidang itu memerlukan masa penyesuaian di lapangan agar tak membingungkan masyarakat.

"Tentunya ini merubah pola yang biasanya dilaksanakan dengan menggunakan sidang dan kemudian saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut. Sehingga tentunya perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Kemudian pelayanan terpadu berkaitan dengan masalah pelayanan publik di bidang informasi, terkait masalah proses hukum," kata Jenderal bintang empat itu.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved