Breaking News:

Peraturan Perundang-Undangan Mewajibkan Kepala dan Perangkat Desa Didaftarkan JKN-KIS

BPJS Kesehatan Cabang Klungkung menggelar sosialisasi seputar JKN-KIS kepada seluruh perangkat desa di wilayah Kabupaten Gianyar, Kamis (28/1/2021).

BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
BPJS Kesehatan Cabang Klungkung menggelar sosialisasi seputar JKN-KIS kepada seluruh perangkat desa di wilayah Kabupaten Gianyar, Kamis (28/1/2021). 

TRIBUN-BALI.COM – BPJS Kesehatan Cabang Klungkung menggelar sosialisasi seputar JKN-KIS kepada seluruh perangkat desa di wilayah Kabupaten Gianyar, Kamis (28/1/2021).

Kegiatan tersebut merupakan tahapan lanjutan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat desa mengenai hak dan kewajiban mereka dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Endang Triana Simanjuntak mengatakan berdasarkan peraturan yang berlaku, seluruh kepala beserta perangkat desa wajib didaftarkan oleh pemberi kerja dalam hal ini pemerintah daerah ke dalam Program JKN-KIS.

“Dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 sudah sangat jelas ditegaskan bahwa kepala dan perangkat desa selaku pekerja wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah ke dalam Program JKN-KIS,” ungkap Endang usai acara sosialisasi kepada Kepala Desa di Gianyar (28/1/2021).

Endang menambahkan, apabila status kepesertaan masih aktif sebagai pekerja, dalam hal ini kepala dan perangkat desa, maka mereka wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah, kecuali statusnya sudah tidak sebagai pekerja lagi, maka dimungkinkan untuk dialihkan ke segmen kepesertaan lainnya.

Selain itu, lanjut Endang, dengan didaftarkan melalui pemberi kerja, sebenarnya sangat menguntungkan dibandingkan peserta mandiri, mekanisme pendaftaran kepala dan perangkat desa, perhitungan iurannya adalah 5% dari penghasilan tetap dengan batas bawahnya adalah UMK, di mana 4% dibayarkan pemberi kerja dan 1% nya dibayar pekerja, bahkan sudah langsung menanggung istri atau suami dan 3 orang anak.

“Jika dihitung berdasarkan UMK, maka pemerintah daerah hanya membayarkan 105 ribuan sedangkan pekerjanya hanya 26 ribuan, sedangkan peserta mandiri kelas 2 perorang kan 100 ribu jadi kalau 5 orang jadinya 500 ribu,” jelas Endang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gianyar I Wayan Gede Subayasa (46) yang ikut memberikan sosialisasi menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan gerak cepat terkait implementasi Permendagri No 119 tahun 2019 dari tahun 2020.

Hanya saja pada tahun 2021 ini, ia menyebut Pemkab Gianyar tidak dapat melanjutkannya lagi karena alasan ketersediaan anggaran.

“Oktober 2020 kami rapat dengan dinas terkait yang dihadiri Bupati yang memutuskan Gianyar menarik anggaran jaminan kesehatan 4% karena keterbatasan pendapatan daerah akibat dampak Pandemi Covid 19,” ungkap Subayasa.

Selanjutnya Subayasa akan menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada Pemkab Gianyar dan akan senantiasa berkordinasi dengan BPJS Kesehatan dengan harapan tentunya Kepala Desa dan Perangkatnya dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. (*)

Editor: Widyartha Suryawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved