Tanggapi AHY, Moeldoko Harap Petinggi Partai Demokrat Lebih Kuat
Moeldoko menampik tudingan tersebut dengan mengatakan istilah kudeta lebih tepat jika terjadi dari dalam partai itu sendiri.
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggelar jumpa pers untuk menanggapi isu pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut datang dari luar atas arahan dirinya.
Moeldoko menampik tudingan tersebut dengan mengatakan istilah kudeta lebih tepat jika terjadi dari dalam partai itu sendiri.
"Kalau ada istilah kudeta itu adalah dari dalam. Masa kudeta dari luar?" kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin malam 1 Februari 2021.
• Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional, Moeldoko: Jangan Mudah Baper
• Mendadak Gelar Jumpa Pers, AHY Sebut Ada Upaya Rebut Paksa Kursi Pimpinan Partai Demokrat
Moeldoko menyampaikan hal ini menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengenai adanya gerakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Istana Presiden.
Moeldoko pun menyinggung soal menjaga loyalitas anak buah dalam sebuah partai.
Dia menilai, apabila partai tidak mau kadernya pergi, maka sebaiknya dijaga hingga tidak bisa bergerak. "Ya kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali ya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, mantan Panglima TNI itu mengharapkan pemimpin Partai Demokrat lebih kuat. Tidak mudah terbawa perasaan (baperan).
"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Moeldoko sebagai sosok yang mau mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam 1 Februari 2021.
Mencintai Partai Demokrat
Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi yang terjadi di Partai Demokrat.
"Saya sih sebetulnya prihatin gitu ya melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, isu pengambilalihan ini bermula dari foto-foto dirinya bersama sejumlah tamu. Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud.
Namun, ia menyebut tamu itu datang berbondong-bondong dan menceritakan tentang situasi terkini.
Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu. Dari obrolan itu lah Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi Partai Demokrat.
"Mereka datang berbondong-bondong ya kita terima, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian," ujar Moeldoko.
"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja," tuturnya. Kendati demikian, Moeldoko tak keberatan isu ini digulirkan.
Namun, ia mewanti-wanti Partai Demokrat untuk tidak dengan mudahnya menuding Istana, apalagi melibatkan Presiden Joko Widodo dalam isu ini. Moeldoko menyebut bahwa hal ini menjadi urusan dirinya saja.
"Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," katanya.
AHY menyatakan adanya sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat dalam konferensi pers, Senin 1 Februari 2021.
AHY mengatakan hal itu seusai menggelar rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.
Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi.
AHY pun menyebut gerakan tersebut juga sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY,
Kendati demikian, AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.
AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.
Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Moeldoko ke Partai Demokrat: Kudeta Itu dari Dalam, Masa dari Luar?
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/kepala-staf-kepresidenan-ri-jenderal-tni-purn-dr-moeldoko_20180831_140022.jpg)