Breaking News:

Corona di Indonesia

Anggaran Negara Rawan Penyimpangan Saat Pandemi, Ini Risiko-risiko yang Bisa Muncul

Risiko terkait adanya pagebluk corona antara lain di bidang strategis yaitu risiko tujuan kebijakan tidak tercapai efektif dan efisien.

Editor: Kander Turnip
Tribun Bali / AA Gde Putu Wahyura
Penyerahan opini WTP dari BPK RI kepada 9 kabupaten/kota se Bali, kantor BPK Perwakilan Bali, Denpasar, Jumat (2/6/2017) 

Anggaran Negara Rawan Penyimpangan Saat Pandemi, Ini Risiko-risiko yang Bisa Muncul

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, pandemi Covid-19 yang mulai melanda tahun 2020 menimbulkan beberapa risiko bagi kementerian dan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk penyusunan laporan keuangan.

Adapun risiko terkait adanya pagebluk corona antara lain di bidang strategis yaitu risiko tujuan kebijakan tidak tercapai secara efektif dan efisien.

Kemudian, risiko moral hazards dan kecurangan yaitu risiko penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara.

Ada pula risiko operasional yaitu risiko terkendalanya pelaksanaan di lapangan karena kompleksitas kegiatan, rentang kendali yang luas, koordinasi pusat dan daerah, validitas data, dan banyaknya peraturan baru yang harus diterapkan dalam waktu secepatnya.

"Di Kemensos (Kementerian Sosial), satu contoh risiko moral hazard," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK Hendra Susanto saat konferensi pers, Kamis 4 Februari 2021.

Selain itu, dia menambahkan, ada risiko kepatuhan yaitu risiko pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dapat menimbulkan risiko hukum.

Terakhir, risiko penyajian laporan keuangan yakni penyimpangan dalam PBJ di masa pandemi Covid 19 dapat mempengaruhi akun belanja modal, belanja barang, persediaan dan aset tetap yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah.

"Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga, termasuk pula penyajian dan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Baik yang bersumber dari bendahara umum negara maupun hasil refocussing anggaran dan realokasi kegiatan di masing-masing kementerian atau lembaga," kata Hendra.

Menkeu Ancam Blokir Anggaran Kementerian, Jika Tidak Lakukan Ini

Andalkan Anggaran Pusat, Enam Subak di Klungkung Diusulkan Penanganan Jalan Usaha Tani Tahun 2021

Pada kesempatan tersebut Hendra juga memaparkan mengenai hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2019.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved