Breaking News:

Berita Gianyar

Dewan Gianyar Alit Rama Sebut Bendesa Gianyar 'Salah Kamar', Alit: Silahkan Gugat ke Pengadilan

Alit Rama, yang juga anggota DPRD Gianyar menilai langkah Bendesa Gianyar yang meminta perlindungan hukum ke Polda Bali 'salah kamar'.

Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
Foto: Dewan Gianyar, I Nyoman Alit Sutarya - Dewan Gianyar Alit Rama Sebut Bendesa Gianyar 'Salah Kamar', Alit: Silahkan Gugat ke Pengadilan 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Tokoh Desa Adat Gianyar, I Nyoman Alit Sutarya alias Alit Rama, yang juga anggota DPRD Gianyar menilai langkah Bendesa Gianyar, Dewa Made Swardana yang meminta perlindungan hukum ke Polda Bali 'salah kamar'.

Bahkan hal tersebut dinilainya menggiring opini bahwa Pemkab Gianyar arogan, melakukan ancaman dan sebagainya.

Ditemui di Sekretariat DPRD Gianyar, Bali, Senin 15 Februari 2021, Alit Rama mengatakan, berdasarkan logika hukum, perlindungan hukum hanya dilakukan saat yang bersangkutan mendapatkan ancaman.

Baik melalui pesan singkat atau ancaman secara langsung.

Baca juga: Dituding Bikin Gaduh, Begini Tanggapan Bendesa Adat Gianyar Soal Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar

Baca juga: Desa Adat Gianyar Mohon Perlindungan Hukum ke Kapolda Bali Terkait Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar

Baca juga: Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar, DPRD Gianyar Angkat Bicara

"Salah kamar ke polisi. Kalau ada mengancam baru ke polisi. Harus ada bukti, ada bukti pesan singkat, ancamannya bagaimana, itu baru minta perlindungan hukum. Kalau masalah hak yang harus diperhitungkan, silahkan gugat ke pengadilan. Kalau subjeknya tanah, seyogyanya bendesa ke pengadilan," ujarnya.

Dia menegaskan, pernyataannya ini bukan untuk memojokkan pihak Desa Adat Gianyar.

Sebagai krama Gianyar, terlebih lagi anggota dewan, ia menilai harus memberikan pencerahan terkait masalah ini.

"Terkait Pemda yang disebut tak ada dialog, dua tahun lalu sudah sosialisasi. 5 bulan sebelum peletakan batu pertama sudah ada kesepakatan. Ramah tamah seluruh prajuru se Desa Adat Gianyar di halaman belakang kantor bupati juga sudah. Termasuk saya juga hadir. Sudah jelas ada proses sebelum melakukan pembangunan. Tidak gegabah," ungkapnya.

Politikus PDIP tersebut menegaskan, terkait tudingan Pemkab tidak hadir dalam mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar, hal itu dikarenakan BPN bukan tempat pemberi keputusan.

Dia pun menyarankan supaya Bendesa Gianyar membawa persoalan ini ke pengadilan, tentunya dengan bukti-bukti kuat.

"Di BPN Pemda katanya tidak datang. Itu Pemda sengaja memberikan kesempatan pada desa adat untuk menanyakan secara rinci pada BPN. Dan BPN juga bukan pemberi keputusan, jadi sah-sah saja tidak hadir," ujarnya.

"Saya sedikit terusik dengan pernyataan bendesa terkait 'sejak bupati ini'. Sejak bupati ini? Karena sejak bupati ini ada pembangunan pasar. Dari sisi mana desa adat dirugikan? Kesepakan terdahulu, terkait kerjasama parkir dan sengol, itukan masih. Saya sempat di saba desa, dulu pembagian parkir 60 persen untuk desa adat, sekarang 65 persen. Saat ini juga desa adat diberikan mengelola 7 unit toko saat pembangunan sudah selesai nanti," imbuhnya.

Magister Hukum tersebut mengatakan, saat ini tanah yang dipermasalahkan tersebut memang telah masuk dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemda Gianyar.

Bukti kuatnya, kata dia, Pemda sudah menguasai tanah tersebut lebih dari 10 tahun.

"Tidak mungkin ada pembangunan tanpa kejelasan, apalagi dengan anggaran ratusan miliar. Pemkab tidak mungkin membangun pada tanah desa adat. Kalau tanah ini disertifikasi sesuai keinginan bendesa, ditakutkan akan dengan gampang mengusir pemkab, dicarikan investor, silahkan bangunannya mau dibongkar atau bagaimana. Jadinya yang rugi bukan hanya Pemda, tapi masyarakat. Kalau Pemkab yang memiliki sudah tentu yang diuntungkan semua orang. Bukan menguntungkan bupati, atau pejabat," tandasnya. (*).

Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved