Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar Berlanjut, Bendesa Gianyar Kembali Dikritik Warganya

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Polemik tanah Pasar Umum Gianyar terus berlanjut.

Sebelumnya, tokoh Desa Adat Gianyar yang juga anggota DPRD Gianyar, I Nyoman Alit Sutarya alias Alit Rama mengkritik langkah Bendesa Gianyar yang meminta perlindungan hukum ke Polda Bali.

Ia menyebut langkah Bendesa dan Prajuru Desa Adat Gianyar telah menggiring opini bahwa Pemkab Gianyar arogan, melakukan ancaman dan sebagainya. 

Terbaru, langkah bendesa dan prajuru Desa Adat Gianyar kembali mendapatkan kritikan krama-nya sendiri.

Kali ini, kritikan datang dari Ketua Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (GARPPAR), Ngakan Made Rai.

Ngakan Rai sapaannya, Selasa 16 Februari 2021 mengatakan, selaku krama Desa Adat Gianyar dirinya menilai semua langkah yang dilakukan bendesa dan prajuru adat belum mendapatkan legitimasi semua krama. 

"Jangan kita bertindak ngulah laku. Coba kumpulkan krama desa melalui paruman banjar, belum tentu semua setuju dengan langkah yang diambil bendesa dan prajuru Desa Adat Gianyar," ujarnya.

Menurut dia, semua tindakan yang mengatasnamakan desa adat, krama wajib tahu dan mendapat persetujuan krama desa.

Sebab, menurutnya, jika mekanisme tersebut tak dijalankan, justru akan menimbulkan sekat-sekat antar krama dan memicu ketidakharmonisan di Desa Adat Gianyar. 

"Jangan krama dibuat terkotak-kotak. Kalau dinilai asas legalitas, semua langkah yang diambil termasuk mohon perlindungan hukum Kapolda Bali tidak sah, sebab tidak semua krama desa tahu," ungkapnya.

Baca juga: Dewan Gianyar Alit Rama Sebut Bendesa Gianyar Salah Kamar, Alit: Silahkan Gugat ke Pengadilan