Breaking News:

Berita Buleleng

Setelah Puluhan Tahun, Konflik Agraria di Desa Sumberklampok Buleleng Temui Titik Terang

Proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali kian terang.

Istimewa
Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Sofyan A Djalil mendatangi Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, pada Sabtu (26/12/2020) sore. Konflik tersebut kini menemui titik terang 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali kian terang.

Kanwil BPN Bali telah selesai membuat peta pembagian lahan 70:30.

Dengan demikian, keinginan warga untuk memiliki sertifikat hak milik akan segera terealisasi. 

Kakanwil BPN Bali, Rudi Rubijaya ditemui di Buleleng beberapa hari lalu mengatakan, berdasarkan intruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI Sofyan A Djalil, konflik agraria yang terjadi sejak puluhan tahun di Desa Sumberklampok ini segera diselesaikan hingga Maret 2021.

Baca juga: Wanita Tewas saat Kencan Bareng Selingkuhan di Buleleng, Polisi Ungkap Soal Penyebab Kematian

Baca juga: UPDATE: Sebelum Tewas Saat Bersama Selingkuhannya di Buleleng, MS Diminta Suami Tak Kemana-mana

Baca juga: UPDATE Kasus Dugaan Mark-Up Biaya Hotel di Buleleng, Kejari Periksa 20 Saksi, Vendor Kembalikan Uang

Berdasarkan intruksi itu, pihaknya pun menyiapkan rancangan dan pengumpulan data fisik, serta membuat peta pembagian lahan 70:30. 

Seperti diketahui, dari total lahan yang ada seluas 612.72 hektar, 98.92 hektar sudah digunakan untuk permukiman esisting, sepadan pantai, fasilitas umum  dan fasilitas sosial.

Sementara sisanya dibagi dengan skema 70:30.

Di mana 70 persen atau seluas  359.80 hektar diberikan untuk warga di Desa Sumberklampok, sementara 30 persennya atau seluas 154 untuk Pemprov Bali. 

Baca juga: Besok, Delapan Pejabat Dispar Buleleng Bali Diperiksa Sebagai Tersangka

Baca juga: Setubuhi Pacar yang Masih Di bawah Umur, PS Dibekuk Satreskrim Polres Buleleng

Baca juga: Terkait Kasus Dugaan Mark-up Dana Hibah Pariwisata 8 Pejabat Dispar, Ini Kata Ketua DPRD Buleleng

Skema pembagian 70:30 itu telah disepakati oleh warga dan Pemprov, sehingga BPN Bali kata Rudi menyiapkan rancangan dan pengumpulan data fisik untuk penerbitan sertifikat hak milik.

"Sudah on going proses untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sejak puluhan tahun. Target SHM diterbitkan bulan Maret," ucapnya. 

Halaman
12
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved