Laporan Wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Hanif Yahya menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Bali pada September 2020 tercatat sebesar 4,45 persen, naik 0,67 persen poin dibandingkan dengan posisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 3,78 persen.

Ia menjelaskan, bahwa jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan September 2020 tercatat sekitar 196,92 ribu orang yang artinya bertambah 31,73 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 yang tercatat sekitar 165,19 ribu orang.

"Selama periode Maret hingga September 2020, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan dari 3,33 persen pada Maret 2020 menjadi 4,04 persen pada September 2020. Hal yang sama juga terjadi di daerah pedesaan, tercatat persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari 4,78 persen pada Maret 2020 menjadi 5,40 persen pada September 2020," ujar Hanif Yahya dalam acara press release yang digelar secara virtual melalui YouTube Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

Sedangkan untuk garis kemiskinan tercatat naik sekitar 1,94 persen, dari Rp 429.834,00 per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp 438.167,00 per kapita per bulan pada September 2020.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Buleleng Bali Bertambah 0.13 Persen

Baca juga: Pemkab Klungkung Tagetkan Angka Kemiskinan Jadi Tiga Persen,Tahun 2021 Fokus Tuntaskan Kemiskinan

Baca juga: Atasi Masalah Kemiskinan hingga Infrastruktur, Bupati Suwirta Bedah Desa di Tanglad dan Batukandik

Kemudian untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Bali pada September 2020 tercatat sebesar 0,610, naik sebesar 0,086 poin dibandingkan Maret 2020.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,02 poin dari 0,103 pada Maret 2020 menjadi 0,123 pada September 2020.

"Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Gini Ratio tidak mengalami perubahan dari kondisi Maret 2020, tercatat sebesar 0,369 pada September 2020," ujarnya.

Dalam acara tersebut Hanif Yahya menuturkan bahwa metodologi penghitungan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach.

Dan dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.