Breaking News:

Januari 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.074,56 Triliun, Ini Kata Ekonom Asal Bali Komang Bendesa

Pada bulan Januari 2021 tercatat, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.074,56 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. 

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Prof. Dr. I Komang Bendesa 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia mengakibatkan beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semakin berat.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Prof. Dr. I Komang Bendesa, menuturkan, alokasi anggaran banyak tersedot untuk penanggulangan covid-19, sehingga utang luar negeri diambil guna menutupi defisit APBN.

Besarnya defisit APBN membuat utang pemerintah mengalami kenaikan. 

Baca juga: Rakor Bahas Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata Bali, Singgung Upacara Adat di Bali

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Bali Dihantam Pandemi, Akademisi Undiksha: Momentum Tepat Reorientasi Pariwisata

Baca juga: Krisis Ekonomi, Tokoh Keris Bali Komang Sudiarta Himbau Agar Tak Jual Keris Tetamiang

Pada bulan Januari 2021 tercatat, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.074,56 triliun. 

Dengan posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. 

"Tentunya utang luar negeri juga sudah melalui pertimbangan dan hitungan yang matang dari tim ekonomi pemerintah dan posisi untuk saat ini tentunya masih terkendali dan itu lumrah terjadi di negara-negara lain," kata Prof I Komang Bendesa kepada Tribun Bali, Sabtu 20 Februari 2021.

Baca juga: Jokowi Sebut Tak Perlu Lockdown Satu Kota, Ekonomi Bisa Terancam

"Dan yang terpenting penggunaannya harus produktif dan bukan konsumtif semata. Nah tugas kita mendukung dan ikut mengawasi penggunaan dananya untuk kepentingan masyarakat serta pemulihan ekonomi yang saat ini sedang terpuruk akibat covid-19," ungkap 

Dikatakan Prof Komang, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeklaim komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

Pihaknya mengajak masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia pada umumnya mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Kurangi membuat kegaduhan semakin memperburuk situasi dan yang paling penting mari kita taati protokol kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dengan begitu kita harus optimis kondisi ini lekas berlalu dan ekonomi kembali pulih," pungkasnya. (*)

Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved