Breaking News:

Berita Jembrana

PN Negara Jembrana Bali Ajak Masyarakat Hilangkan Pungli

Pengadilan Negeri (PN) Negara mengajak segenap masyarakat Bumi Makepung untuk menghilangkan pungutan liar, suap dan gratifikasi.

istimewa
Sosialisasi bebas pungutan liar dan suap oleh PN Negara di Jalan Sudirman Kecamatan Jembrana Jumat 19 Februari 2021 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Pengadilan Negeri (PN) Negara mengajak segenap masyarakat Bumi Makepung untuk menghilangkan pungutan liar, suap dan gratifikasi.

Dimana beberapa hal itu, menjadi kebobrokan bagi kemajuan bangsa.

Dimana perilaku melanggar hukum tersebut sering dijadikan cara pintas masyarakat yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. 

Ketua PN Negara Ni Wayan Wirawati, menyatakan, bahwa perlu dibangun sistem yang bersih dan berintegritas untuk menyembuhkan tiga penyakit akut terebut.

Maka dari itu, PN Negara mengahak dalam kegiatan kampanye masyarakat ini untuk menghapuskan gratifikasi berupa kampanye simpatik tolak suap, pungli dan gratifikasi yang diselenggarakan Pengadilan Negeri (PN) Negara, Jumat Februari 2021 pagi tadi.

“Seluruh pegawai turun ke Jalan Sudirman membentangkan spanduk dan membagikan brosur dan stiker anti gratifikasi pada pengendara. Kami mengajak masyarakat untuk anti terhadap penyakit akut tersebut,” ucapnya.

Baca juga: Keluarga Korban Memaki Tersangka Pembunuhan di PN Jembrana

Baca juga: Oknum Polisi yang Diduga Pungli Terhadap WNA di Jembrana Dekati Masa Pensiun

Baca juga: Perbekel dan Kelian Tersangka, OTT Pungli di Payangan Gianyar, Istri Menduga Suaminya Dijebak

Dijelaskannya, bahwa pihaknya juga sekaligus sosialiasi layanan e-court di PN Negara pada masyarakat.

E-count merupakan layanan untuk mengajukan gugatan, pengaju perkara tidak perlu datang ke PN Negara.  

Hal itu pulalah yang dikeluarkan untuk menepis segala bentuk suap atau pungli di lingkungan PN Negara sendiri.

“Ini juga bagian dan sikap kami yang anti terhadap eh apa bentuk kejahatan itu,” tegasnya. 

Ia menambahkan, bahwa pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak menerima gratifikasi, baik berupa suap maupun pungutan liar kepada masyarakat.

Karena untuk memberantas pungli, suap dan gratifikasi perlu peran serta masyarakat.  

Sehingga, perlu disosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak melakukan hal tersebut. Dan ini juga bagian dari mensukseskan pembangunan zona intergritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. 

“Dimana kami akan melayani yang telah dicanangkan dan dilaksanakan di PN Negara,” bebernya.

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved