Myanmar

Indonesia Bantah Dukung Pemilu Baru di Myanmar, KBRI Yangon Didemo

Warga Myanmar yang menentang kudeta berunjuk rasa di depan Gedung KBRI Yangon pada Selasa 23 Februari 2021.

Editor: DionDBPutra
AFP/Sai Aung Utama
Para pengunjuk rasa menyalakan lilin di luar Kedutaan Besar AS selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon pada 21 Februari 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ( Kemenlu ) RI membantah pemberitaan yang menyebut Indonesia mendukung rencana militer Myanmar menggelar pemilihan umum baru.

Warga Myanmar yang menentang kudeta berunjuk rasa di depan Gedung KBRI Yangon pada Selasa 23 Februari 2021.

Massa anti-kudeta militer terpicu oleh berita yang dirilis Reuters  bahwa Indonesia mendukung junta militer menyelenggarakan pemilu baru.

“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi—red). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah.

Baca juga: Militer Myanmar Keluarkan Ancaman Penggunaan Kekuatan Mematikan Setelah Adanya Seruan Mogok Massal

Baca juga: Korban Berjatuhan Lagi di Myanmar, Dua Pedemo Tewas Ditembak Polisi

Baca juga: Militer Myanmar Tuduh Artis dan Sutradara Film Menghasut Pemberontakan, Penangkapan Berlanjut

Faizasyah menegaskan hal itu merujuk pada rencana aksi pemilu baru yang diberitakan Reuters tengah didorong oleh Indonesia untuk disetujui negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ( ASEAN ).

Faizasyah menegaskan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar.

Pertemuan tersebut telah diamanatkan Presiden Joko Widodo setelah bersua Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, awal Februari lalu.

Dalam sepekan terakhir, Menlu Retno Marsudi telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan Singapura, dan akan dilanjutkan ke Thailand dalam waktu dekat guna berkonsultasi tentang peran ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar.

“Yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita menemukan satu solusi damai di Myanmar yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif, yang melibatkan semua pihak,” kata Faizasyah.

Terkait unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Faizasyah menjelaskan bahwa sejauh ini aksi tersebut berlangsung damai dan tanpa kekerasan sebagaimana dilansir Antara.

Namun, ia mengakui dalam beberapa waktu terakhir, situasi di Myanmar menjadi tidak stabil karena aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari hari ke hari.

“Ini adalah realitas yang sedang dikelola oleh kedubes kita di Myanmar untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Myanmar tetap terlindungi,” ujar Faizasyah.

Seorang pengguna Twitter, Hnin Zaw, mengunggah foto-foto terkait aksi unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Selasa.

Dalam foto yang ia bagikan, para demonstran berdiri di depan gedung KBRI sambil memegang spanduk yang antara lain bertuliskan “Kami tidak perlu pemilu lainnya” dan “Kami ingin pemerintah terpilih kami kembali” yang disertai dengan tagar “Hormati suara kami”.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 setelah komisi pemilihan menolak tuduhan penipuan. Partai pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi pemungutan suara pada 8 November 2020.

Junta menjanjikan pemilu baru, tetapi tanpa menetapkan jadwal yang pasti.

Kudeta tersebut telah memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga pekan dan pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah.

Malaysia Tangguhkan Deportasi

Sementara itu, pengadilan Malaysia menangguhkan sementara rencana deportasi 1.200 tahanan Myanmar yang dijadwalkan kembali ke negaranya pada Selasa 23 Februari 2021.

Melansir The Straits Times, penangguhan sementara dilakukan atas petisi yang diajukan oleh kelompok HAM internasional.

New Sin Yew pengacara untuk Amnesty International dan Asylum Access mengatakan penundaan diberikan sesuai dengan hasil pengadilan yang akan mendengarkan permohonan peninjauan yudisial kelompok tersebut untuk menangguhkan deportasi.

Sidang pengadilan akan dilakukan pada Rabu 24 Februari 2021 pukul 10.00 waktu setempat.

Malaysia sebelumnya telah mulai membawa para pencari suaka dan tahanan Myanmar ke pelabuhan, di mana kapal-kapal menunggu untuk membawa mereka kembali ke tanah air mereka yang dilanda konflik kudeta militer.

Tahanan 1.200 termasuk anak-anak, dijadwalkan meninggalkan Malaysia pada Selasa sore waktu setempat, dengan kapal Angkatan Laut yang dikirimkan oleh militer Myanmar, yang menggulingkan pemerintaha terpilih.

Pencari suaka di Malaysia dari minoritas Chin, Kachin dan komunitas Muslim non-Rohingya yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan di rumah, termasuk di antara mereka yang akan dideportasi.

Malaysia mengatakan tidak akan mendeportasi Muslim Rohingya atau pengungsi yang terdaftar di Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

Namun, badan pengungsi PBB mengatakan setidaknya ada 6 orang yang terdaftar di UNHCR yang juga akan dideportasi dan mungkin lebih banyak lagi.

Bus dan truk departemen imigrasi terlihat membawa para tahanan ke pelabuhan Lumut, Malaysia barat, tempat kapal-kapal Myanmar berlabuh di pangkalan angkatan laut.

Meski terlambat, kelompok hak asasi Amnesty International dan Asylum Access kemudian meminta perintah pengadilan pada Senin (22/2/2021) untuk menghentikan deportasi.

Lembaga tersebut mengatakan bahwa ada 3 orang yang terdaftar di UNHCR dan 17 anak di bawah umur yang memiliki setidaknya 1 orang tua di Malaysia, termasuk di antara orang-orang yang dideportasi.

"Jika Malaysia bersikeras untuk mengembalikan 1.200 orang, negara akan bertanggung jawab untuk menempatkan mereka pada risiko penganiayaan lebih lanjut, kekerasan dan bahkan kematian," kata Katrina Maliamauv, direktur Amnesty Malaysia pada Senin 22 Februari 2021.

Malaysia belum menanggapi secara terbuka kritik atau pertanyaan media atas deportasi pencari suaka dan mereka yang terdaftar di UNHCR.

Kekhawatiran tentang deportasi pencari suaka yang tidak terdaftar juga tetap ada, karena UNHCR belum diizinkan untuk mewawancarai tahanan selama lebih dari setahun untuk memverifikasi status mereka, di tengah tindakan keras terhadap migran tidak berdokumen di Malaysia.

Misi AS dan Barat lainnya telah mencoba menghalangi Malaysia untuk melanjutkan deportasi dan mendesak pemerintah untuk mengizinkan UNHCR mewawancarai para tahanan.

Kelompok negara itu juga mengatakan Malaysia melegitimasi pemerintahan militer Myanmar bekerja sama dengan junta.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul KBRI Yangon Didemo, Indonesia Bantah Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved