Breaking News:

Lebih dari 1.000 Warga Negara Myanmar Dideportasi dari Malaysia Ditengah Kekhawatiran Kudeta

Daud mengatakan, mereka yang dipulangkan adalah semua warga negara Myanmar yang ditahan tahun lalu dan tidak termasuk pencari suaka

Mohd RASFAN / AFP
Sebuah truk imigrasi yang diyakini membawa migran Myanmar dari Malaysia kembali ke tanah air mereka, terlihat menuju pangkalan Angkatan Laut di Lumut, di luar Kuala Lumpur pada 23 Februari 2021. 

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Malaysia mendeportasi 1.086 warga negara Myanmar pada Selasa 23 Februari 2021. 

Langkah tersebut tetap diambil meski ada perintah pengadilan Malaysia untuk menghentikan repatriasi sementara waktu karena kekhawatiran kudeta Myanmar.

Mengutip Al Jazeera, Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia Kairul Dzaimee Daud pada Selasa 23 Februari 2021 mengatakan bahwa kelompok tersebut telah setuju untuk kembali secara sukarela.

Baca juga: Militer Myanmar Ancam Gunakan Kekuatan Mematikan Bagi Pedemo yang Serukan Mogok Massal

Mereka dikirim kembali ke Myanmar dengan tiga kapal milik angkatan laut Myanmar.

Pendeportasian itu dilakukan beberapa jam setelah Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memberikan izin tinggal sementara, yang melarang pemecatan sekitar 1.200 orang hingga pukul 10.00 waktu setempat pada Rabu 24 Februari 2021. 

Perintah itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas permintaan peninjauan yudisial dari Amnesty International dan Asylum Access, yang mengatakan nyawa orang-orang dalam kelompok itu akan terancam dan lebih dari selusin tahanan adalah anak-anak dengan setidaknya satu orang tua di Malaysia.

Daud mengatakan, mereka yang dipulangkan adalah semua warga negara Myanmar yang ditahan tahun lalu dan tidak termasuk pencari suaka atau pengungsi dari minoritas Rohingya.

"Semua yang telah dideportasi setuju untuk kembali atas kehendaknya sendiri, tanpa dipaksa," kata Kepala Imigrasi dalam pernyataannya.

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan perintah pengadilan atau menjelaskan mengapa hanya 1.086 yang dideportasi, bukan 1.200.

Direktur Eksekutif Amnesty International Malaysia Katrina Jorene Maliamauv sebelumnya mengatakan bahwa pengadilan akan mendengarkan bandingnya pada Rabu dan mendesak Malaysia untuk memberikan akses UNHCR ke kelompok tersebut untuk memverifikasi klaim suaka.

"Pemerintah harus menghormati perintah pengadilan dan memastikan tidak satu pun dari 1.200 orang yang dideportasi hari ini," katanya dalam pernyataan menyusul putusan pengadilan.

Sebelumnya, kedua organisasi tersebut mengatakan bahwa mengirim kelompok itu ke Myanmar, di mana militer merebut kekuasaan pada 1 Februari adalah "tindakan kejam yang melanggar prinsip non-refoulement internasional".

Direktur Eksekutif Akses Suaka Tham Hui Ying mengatakan bahwa mengembalikan anak-anak tersebut akan melanggar komitmen Malaysia berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Anaknya sendiri yang "dengan jelas menyatakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi anak"

Kudeta Myanmar

Myanmar telah diguncang oleh protes massa yang menyerukan pemulihan demokrasi.

Seperti diketahui, Myanmar sekarang dikuasai militer sejak 1 Februari 2021.

Para pemimpin terpilih termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan.

Malaysia termasuk di antara sedikit negara di kawasan itu yang menyatakan keprihatinan tentang langkah militer itu.

"Saat dunia mengutuk kekerasan politik di Myanmar, kami terkejut melihat bahwa pemerintah Malaysia malah memilih untuk mengirim 1.200 orang ke situasi yang memburuk dengan cepat," kata Amnesty and Asylum Access.

Memperluas Perlindungan

Amnesty International juga mengirimkan surat banding kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Selasa (23/2/2021), menekankan skala "oposisi publik" terhadap rencana deportasi tersebut.

Dikatakan telah menerima lebih dari 1.000 surat yang menyerukan Malaysia untuk menghentikan pencopotan itu.

Malaysia adalah rumah bagi jutaan migran dari seluruh wilayah, baik berdokumen maupun tidak, yang sering bekerja dalam jenis pekerjaan dengan bayaran rendah yang tidak ingin dilakukan oleh orang Malaysia.

Ada juga hampir 180.000 pengungsi dan pencari suaka, menurut UNHCR, Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagian besar berasal dari Myanmar, termasuk 102.250 Rohingya, serta puluhan ribu dari kelompok etnis minoritas lainnya yang melarikan diri dari konflik di tanah air mereka.

Mereka juga berisiko ditahan sebagai migran "tidak berdokumen" karena Malaysia bukan penandatangan Konvensi PBB tentang Pengungsi.

Badan Pengungsi PBB belum dapat mengunjungi pusat penahanan imigrasi di negara itu sejak Agustus 2019.

"Ini adalah waktu untuk memperluas perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari Myanmar dan memberikan akses kepada PBB, bukan menyerahkan mereka ke tangan junta militer dengan rekam jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia yang serius," kata Amy Smith, Direktur Eksekutif Fortify Rights, dalam sebuah pernyataan yang menyerukan Malaysia untuk menghentikan deportasi tersebut.

"Rencana ini membahayakan nyawa dan memberikan legitimasi yang tidak layak untuk kudeta militer yang kejam di Myanmar."

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Malaysia Deportasi Lebih dari 1.000 Warga Negara Myanmar

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved