PAD Gianyar Bali Terjun Bebas, Dewan Gianyar Anjurkan Pemda Berhemat Hingga Potong Jam Kerja Pegawai

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Terjun bebasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar, telah menjadi pembahasan oleh DPRD Gianyar sejak sepekan ini.

Bahkan Komisi III DPRD Gianyar yang membidangi anggaran, terus menggelar rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Gianyar, untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan ini.

Ketua Komisi III DPRD Gianyar, Putu Gede Pebriantara, mengatakan, pihaknya sudah rapat berkali-kali dalam mencari solusi mengenai PAD yang terpuruk ini. 

Pertama, kata dia,  pihaknya diundang oleh Bupati.

"Jadi, pendapatan kita kan turun. Januari 2021 kita dapat Rp 14 miliar, Februari 2021 14 miliar. Padahal dulu, kita dapat itu sampai  Rp 120 miliar per bulan. Sementara belanja wajib kita saja Rp 400 miliar sampai Rp 600 miliar," ujar Pebri.

Baca juga: Gianyar Kehilangan Rp 85 Miliar dari Pendapatan PHR dan Pajak Hiburan

Baca juga: PHR dan Pajak Hiburan Terjun Bebas, Kepala BPKAD Gianyar: Kita Optimalkan Sumber Pendapatan Lain

Adapun solusi yang diberikannya saat itu adalah, Pemkab Gianyar harus melakukan penghematan besar-besaran.

Hal ini juga disampaikannya saat rapat bersama semua OPD di Pemkab Gianyar. 

"Kami menyarankan melakukan penghematan untuk belanja yang tidak wajib. Misalnya, untuk belanja ATK, belanja uang minyak, dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan skenario terburuk terkait penyelamatan perekonomian daerah, yaitu memotong upah pegawai kontrak atau tenaga harian lepas (THL), dan sejenisnya yang dibiayai APBD Gianyar.

Sebab, anggaran untuk menggaji pegawai ini relatif besar, yakni sekitar Rp 147 miliar.