Breaking News:

Berita Bali

Jokowi Membatalkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, DPRD Bali Hormati Keputusan Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo alias Jokowi memutuskan membatalkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi - Jokowi Membatalkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, DPRD Bali Hormati Keputusan Jokowi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - PRESIDEN Joko Widodo alias Jokowi memutuskan membatalkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Selasa 2 Maret 2021.

Ini dilakukan menyusul adanya polemik penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi mengaku menghormati keputusan presiden tersebut.

Apalagi, hal tersebut merupakan kewenangan prerogatif presiden.

Baca juga: Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Pelaku Pariwisata: Bali Kehilangan Potensi Ekonomi dari Arak

Baca juga: BREAKING NEWS: Pencabutan Aturan Investasi Miras, Penjual Arak Minta Bali Dikhususkan

Baca juga: TERKINI Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras Setelah Tuai Banyak Kritikan, Bagaimana Nasib Arak Bali?

Menurut dia, sebenarnya Perpres tersebut sangatlah baik bagi masyarakat, khususnya para perajin minuman beralkohol (mikol) tradisional.

Mengingat dalam Perpres tersebut telah diatur mengenai peredaran mikol serta pembuatannya untuk diberikan izin, dan akan menjadi pendapatan bagi negara juga.

"Padahal untuk mengatur mikol sangat bagus. Jadinya dengan perpres semua berizin. Nantinya juga akan menjadi pendapatan negara. Tapi ya kita hormati keputusan kepala negara," kata dia.

Politikus yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng ini juga menyebutkan, padahal Perpres tersebut sudah melalui berbagai kajian-kajian yang baik dan apik.

"Itu semestinya sudah dikaji dengan baik. Jadi presiden tidak grasa-grusu, melainkan dengan tahapan dan proses yang luar biasa," ungkap dia.

Bahkan, pihaknya menyebut para penolak Perpres tersebut tidak membaca secara mendalam isi Perpres 10 tahun 2021 tersebut.

"Saya melihat itu sangat bagus sedemikian rupa produksi mikol. Kajian yang luar biasa. Hanya saja, ada yang belum baca menyeluruh tentang yang mengatur pererdaran mikol itu," tandasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya menyebut pihaknya menghormati keputusan presiden tersebut.

Ia juga mengaku, momen saat ini adalah momen yang baik dalam membangun pariwisata dengan melestarikan minuman tradisional asli daerah.

Selain dikenal dengan tempat wisatanya, nantinya akan dikenal juga minuman asli daerah yang ada.

"Jika ada proses lain harus diterima juga. Ini momentumnya baik bagi kepentingan pariwisata. Kalau di Bali, minuman tradisional beralkohol itu kan memang ada dan adanya itu tidak untuk menjadi pemabuk, melainkan untuk pariwisata agar maju. Pepres keputusan pusat untuk daerah. Setelah berjalan di kemudian hari jika terjadi perubahan, revisi atau apa kan kami juga terima," katanya. (*).

Penulis: Ragil Armando
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved