Breaking News:

Berita Bali

Kami Takut dan Waswas, Pencabutan Lampiran Perpres No 10/2021 Tuai Reaksi Warga Bali

Kami Takut dan Waswas, Pencabutan Lampiran Perpres No 10/2021 Tuai Reaksi Warga Bali, Gubernur Koster Sambut Baik Perpres

Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
I Kadek Dharma Apriana saat menyaring arak Bali di Warung Pan Tantri, Sanur, Denpasar, Selasa 2 Maret 2021 - Kami Takut dan Waswas, Pencabutan Lampiran Perpres No 10/2021 Tuai Reaksi Warga Bali 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers yang disiarkan langsung secara streaming melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021.

Perpres Nomor 10/2021 itu terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Perpres Nomor 10/2021 itu memang tidak mengatur khusus miras, melainkan soal penanaman modal.

Baca juga: Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Pelaku Pariwisata: Bali Kehilangan Potensi Ekonomi dari Arak

Baca juga: Gubernur Koster: Jepang Punya Sake, Kita Punya Kearifan Lokal Arak Bali yang Tidak Kalah

Baca juga: BREAKING NEWS: Pencabutan Aturan Investasi Miras, Penjual Arak Minta Bali Dikhususkan

Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.

Presiden Jokowi menyebut keputusan itu ia ambil setelah mendengar berbagai masukan.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ungkap Presiden.

Lampiran III Perpres Nomor 10/2021 menyebutkan investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Tapi penamanan modal untuk industri di luar daerah-daerah tersebut dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarlan usulan gubernur.

Hal tersebut termuat dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf a dan b.

Halaman
1234
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved