Breaking News:

Kepala BKPM Sebut Sejumlah Pihak yang Usul kepada Jokowi Buka Investasi Miras

Bahlil mengatakan, pemberian izin investasi minuman keras bukanlah hal baru di Indonesia, sebab sudah ada sejak 1931.

Tribun Bali/Rizal Fanany
I Kadek Dharma Apriana menunjukkan arak Bali di Warung Pan Tantri, Sanur, Denpasar, Selasa 23 Feburari 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah pihak yang awal mula usul kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka investasi minuman keras ( miras).

Usulan tersebut dituangkan dalam lampiran peraturan tersebut dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Namun, regulasi itu sudah dicabut lagi Presiden Jokowi pada 2 Maret 2021.

Bahlil menjelaskan, pertimbangan membuka investasi miras di empat provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua, demi kearifan lokal wilayah tersebut.

Baca juga: Cholil Nafis Nilai Pencabutan Perpres Miras Selamatkan Bangsa dari Generasi Jongkok Karena Mabuk

Baca juga: Perajin Arak di Klungkung Bali Tidak Ambil Pusing Dengan Pencabutan Perpres Investasi Miras

Mantan Ketum Hipmi itu menyebut, usulan buka investasi miras antara lain datang dari pemerintah daerah dan masyarakat.

"Salah satu pertimbangan pemikiran kenapa ini (izin investasi dibuka) untuk di beberapa provinsi itu saja karena memang di daerah itu ada kearifan lokal," ujar Bahlil dilansir dari Antara, Rabu 3 Maret 2021.

"Jadi dasar pertimbangannya itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," ujar Bahlil.

Bahlil menyebut contoh Sopi, minuman beralkohol khas NTT. Menurut dia, minuman tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tidak bisa didorong menjadi industri besar karena masuk kategori terlarang.

"Tetapi itu (Sopi) kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor maka itu dilakukan (dibuka izin investasinya)," paparnya.

Contoh lainnya, lanjut Bahlil, yaitu arak Bali yang berkualitas ekspor.

"Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," kata Bahlil.

Halaman
123
Editor: DionDBPutra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved