Breaking News:

Kepala BKPM Sebut Sejumlah Pihak yang Usul kepada Jokowi Buka Investasi Miras

Bahlil mengatakan, pemberian izin investasi minuman keras bukanlah hal baru di Indonesia, sebab sudah ada sejak 1931.

Tribun Bali/Rizal Fanany
I Kadek Dharma Apriana menunjukkan arak Bali di Warung Pan Tantri, Sanur, Denpasar, Selasa 23 Feburari 2021. 

Sempat ditolak di Papua

Kendati mendorong agar kearifan lokal tersebut bisa berkembang dan menjadi penggerak ekonomi setempat, Bahlil tidak menampik polemik yang terjadi atas usulan tersebut.

Baca juga: Jokowi Putuskan Cabut Aturan soal Investasi Miras, Bagaimana Nasib Regulasi Arak Bali?

Ia mengatakan, di Papua yang jadi lokasi untuk investasi miras, usulan tersebut sempat ditolak masyarakat setempat.

Pasalnya, investasi miras bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Miras nomor 15 Tahun 2013, tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berbekal aspirasi-aspirasi tersebut, Bahlil menyampaikannya kepada Presiden Jokowi hingga diputuskan poin soal investasi miras dalam Perpres 10/2021 dicabut.

"Aspirasi-aspirasi itu kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden lewat Pak Mensesneg sehingga kemudian pikiran ini, aspirasi ini, sangat dihargai dan didengar dan dihormati. Dan kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk itu (pembukaan investasi miras) tidak dilakukan," kata Bahlil.

Bukan Hal Baru di Indonesia

Bahlil mengatakan, pemberian izin investasi minuman keras bukanlah hal baru di Indonesia, sebab sudah ada sejak 1931.

Menurut dia, sejak 1931 itu sudah ada izin pembangunan pabrik minuman beralkohol yang terus berlanjut sampai saat ini.

Sekarang ini total sudah ada 109 izin yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan industri miras yang tersebar di 13 provinsi.

Halaman
123
Editor: DionDBPutra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved