TRIBUN-BALI.COM, WASHINGTON – Myanmar kini mendapat berbagai desakan dari negara-negara dunia atas aksinya yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi. 

Banyak negara memberikan hukuman hingga langkah-langkah untuk menghukum militer Myanmar.

Kini Amerika Serikat pada Kamis 4 Maret 2021 telah memblokir Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri serta konglomerat militer tingkat elite dari jenis perdagangan tertentu.

Washington juga telah menerapkan pembatasan kontrol ekspor dan mengharuskan pemasoknya di AS untuk mencari lisensi AS yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.

Baca juga: Sosok Angel Viral, Gadis Pemberani Asal Myanmar yang Ditembak Militer, Ini Aksinya Sebelum Meninggal

Tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas tindakan brutal militer Myanmar.

Seperti diketahui bahwa militer Myanmar semakin intensif terhadap demonstran damai yang menentang pengambilalihan kekuasaan dari pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, yang telah memenangkan pemilu nasional pada November lalu.

“Amerika Serikat tidak akan mengizinkan militer Myanmar untuk terus mendapat manfaat dari akses ke banyak barang atau produk,” kata Departemen Perdagangan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/3/2021) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat 5 Maret 2021

Baca juga: 18 Orang Tewas Dalam Sehari Saat Demo Kudeta Myanmar 28 Februari 2021, Hari Paling Berdarah 

"Pemerintah AS akan terus menuntut pertanggungjawaban para aktor kudeta yang atas tindakan mereka."

Departemen Perdagangan menambahkan bahwa pihaknya sedang meninjau tindakan-tindakan penting lainnya.

Dua konglomerat yang diidentifikasi - Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited - adalah di antara mereka yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan gelombang besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan minat mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan dan real estat.