Breaking News:

AS Berikan Sanksi Bagi Militer Myanmar : Akses Kementerian, Bisnis Militer dari Perdagangan Diblokir

Seperti diketahui bahwa militer Myanmar semakin intensif terhadap demonstran damai yang menentang pengambilalihan kekuasaan

AFP/Ye Aung THU
Seorang pedemo melempar mawar di dekat lilin saat mereka mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon pada 21 Februari 2021. 

Kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan pada hari Selasa, bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi, telah membeli teknologi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang sedang digunakan untuk pengawasan media sosial, di antara kegunaan lainnya.

Yadanar Maung, seorang juru bicara kelompok itu, memuji langkah-langkah itu tetapi mendesak lebih banyak lagi tindakan lagi, termasuk tindakan serupa terhadap Kementerian Transportasi dan Komunikasi, yang katanya digunakan "sebagai penutup jendela (window dressing) bagi pasukan militer dan keamanan untuk memperoleh teknologi untuk pengawasan dan penindasan."

"Langkah-langkah komprehensif dan terasah, termasuk embargo senjata global, sangat penting untuk mencegah penjualan senjata dan teknologi yang akan memungkinkan militer untuk memastikan aturan brutal mereka," katanya.

Namun langkah-langkah itu diperkirakan akan memiliki dampak terbatas karena Amerika Serikat mengirimkan sedikit ke Myanmar setiap tahun dan entitas itu bukan importir utama.

"Volume perdagangan kecil sehingga dampaknya tidak akan begitu besar," kata William Reinsch, mantan pejabat Departemen Perdagangan.

"Dampak yang lebih besar adalah mengejar aset keuangan para pemimpin militer otak kudeta," jelasnya.

Reinsch mengatakan daftar itu "akan mempersulit entitas-entitas itu untuk mendapatkan teknologi yang akan memperkuat militer dan barang-barang lain yang mungkin mereka inginkan."

Pemerintah AS belum mengerahkan sanksi terberatnya terhadap konglomerat militer, salah satu yang akan memblokir semua transaksi dengan warga AS dan pada dasarnya menendang perusahaan yang ditunjuk keluar dari sistem perbankan AS.

Sebagaimana diketahui polisi membubarkan demonstrasi dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota di seluruh negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan setidaknya 54 orang telah tewas sejak kudeta.

Halaman
123
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved